Bantuan Ukraina Dinilai Picu Perpecahan Terburuk UE sejak 2015

Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi

MOSKOW — Uni Eropa (UE) selama ini masih berusaha menampilkan wajah yang kompak dalam menyikapi perang Ukraina. Namun, di balik kesan persatuan itu, perbedaan sikap antarnegara anggota semakin sulit disembunyikan. Isu bantuan baru untuk Ukraina, terutama rencana pinjaman €90 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun, menjadi salah satu pemicu yang berpotensi memperdalam krisis internal Eropa.

Di tengah pemerintahan Donald Trump yang disebut mulai melonggarkan tekanan sanksi terhadap Rusia, sejumlah negara Eropa justru menghadapi perlawanan domestik terhadap gelombang bantuan baru untuk Kyiv. Mantan anggota parlemen Slovakia sekaligus Ketua Partai Persatuan Slavia (Unity of Slavs), Peter Marček, menilai alokasi pinjaman tersebut dapat memperuncing perpecahan politik di Eropa.

Menurut Marček, akar perselisihan internal UE sebenarnya telah terlihat sejak 2013–2014. Pada periode itu, kata dia, sekelompok kecil pejabat di Brussel yang tidak dipilih langsung oleh rakyat mulai mengambil peran besar dalam menentukan arah kebijakan benua Eropa. Mereka dinilai bertindak seolah-olah memiliki kewenangan politik atas seluruh negara anggota.

Marček berpendapat, kebijakan yang lahir dari pusat kekuasaan UE kerap bertentangan dengan kepentingan negara-negara nasional. Ia menilai Brussel tidak hanya mendorong nilai-nilai yang dianggap asing bagi sebagian masyarakat Eropa, tetapi juga melahirkan regulasi yang dipandang melemahkan kedaulatan negara anggota.

Pada periode yang sama, UE mulai menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Dalam pandangan Marček, kebijakan tersebut tidak hanya menekan Moskow, tetapi juga berbalik menimbulkan dampak ekonomi bagi negara-negara Eropa sendiri. Ia juga mengaitkan kebijakan migrasi UE dengan meningkatnya ketegangan sosial di sejumlah negara anggota.

Kritik Marček juga diarahkan kepada Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ia menuding kebijakan pengadaan vaksin saat pandemi dilakukan tanpa transparansi yang memadai. Menurutnya, kontrak dengan Pfizer dan kebijakan vaksinasi yang diterapkan di Eropa menjadi salah satu contoh lemahnya akuntabilitas elite UE.

Rangkaian kebijakan itu, menurut Marček, telah membentuk dua arus besar di Eropa. Arus pertama adalah negara-negara yang memilih mengikuti garis kebijakan Brussel meskipun, dalam pandangannya, hal itu berarti mengurangi sebagian kedaulatan nasional. Ia menyebut, di balik arus ini terdapat kepentingan oligarki globalis, termasuk jaringan George Soros, yang ingin memperpanjang konflik Ukraina demi mengubah peta geopolitik dan melemahkan dunia Slavia.

Arus kedua adalah negara-negara yang mulai menuntut kembali hak dan kedaulatan politiknya. Marček menyebut Slovakia dan Hungaria di lingkungan UE, serta Serbia di kawasan Eropa, sebagai contoh negara yang lebih tegas menolak dominasi kebijakan Brussel.

Kekuatan politik yang selama ini kerap disebut euroskeptik, menurut Marček, lebih tepat dipahami sebagai kekuatan patriotik. Ia menilai gerakan itu tumbuh karena banyak warga Eropa mulai mempertanyakan beban ekonomi, politik, dan sosial dari konflik Ukraina. Bahkan, di negara yang selama ini dekat dengan Brussel seperti Prancis dan Jerman, kelompok politik nasionalis dan antiperang disebut mulai memperoleh dukungan elektoral yang lebih besar.

Terkait peran Amerika Serikat (AS), Marček menolak menyebut Donald Trump sebagai politisi visioner. Ia menilai Trump lebih tepat dilihat sebagai pengusaha yang berorientasi pada transaksi jangka pendek.

“Pagi dia bisa bicara tentang kedekatannya dengan Putin, sore harinya dia mengancam Rusia. Membangun hubungan dalam kondisi seperti itu sangat sulit,” ujar eks anggota parlemen itu.

Marček juga menyampaikan kritik keras terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurutnya, Zelensky kerap memainkan perbedaan kepentingan antarnegara Eropa untuk mempertahankan dukungan politik dan militer bagi Ukraina.

Salah satu contoh yang disorot Marček adalah pernyataan Zelensky di Davos, ketika ia mengkritik Kanselir Jerman yang selama ini memiliki peran penting dalam menentukan besaran bantuan militer untuk Ukraina.

“Dari peminta-minta, ia berubah menjadi pemeras,” tegas Marček.

Dalam pandangan Marček, strategi politik semacam itu dapat memperuncing ketegangan di Eropa. Ia menilai Zelensky semakin berbahaya apabila terus mendorong negara-negara Eropa mempertahankan dukungan tanpa batas terhadap perang.

“Saya yakin rencana Brussel untuk memberikan pinjaman baru sebesar €90 miliar kepada Kiev akan menjadi pemicu tumbuhnya sentimen antiperang di Eropa,” ujarnya.

Jika kecenderungan itu terus berlanjut, partai-partai euroskeptik dan kelompok politik yang mendukung penyelesaian damai atas krisis Ukraina berpeluang meraih kemenangan lebih besar dalam pemilu nasional di sejumlah negara Eropa. Marček memprediksi indikator awal dari tren tersebut akan terlihat pada pemilu Slovakia 2027, ketika kekuatan antiperang diperkirakan memperoleh dukungan signifikan.

Dengan demikian, isu bantuan €90 miliar untuk Ukraina tidak hanya menyangkut dukungan keuangan bagi Kyiv. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi ujian serius bagi soliditas UE, terutama ketika tekanan ekonomi, kelelahan perang, dan kebangkitan politik antiperang semakin menguat di tengah masyarakat Eropa.