Belajar Komunikasi dan Etika Politik, DPRD Datangkan Effendi Ghazali

Salehuddin, S.Sos, S.Fil tak bisa menahan tawanya mendengar guyonan yang disampaikan Effendi Ghazali dalam Workshop Komunikasi dan Etika Politik, baru-baru ini.
Salehuddin, S.Sos, S.Fil tak bisa menahan tawanya mendengar guyonan yang disampaikan Effendi Ghazali dalam Workshop Komunikasi dan Etika Politik, baru-baru ini.

EFFENDI Ghazali, pakar komunikasi politik nasional yang terkenal dengan acara Republik Mimpi di salah stasiun televisi nasional secara khusus didatangkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Balikpapan, pekan lalu.

Effendy Ghazali didaulat sebagai nara sumber dalam workshop yang secara khusus digelar bagi para wakil rakyat di Kukar untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya terkait komunikasi dan etika dalam berpolitik.

Menurut Ketua DPRD Kukar Salehuddin, S.Sos, S.Fil. mengungkapkan, workshop bertujuan memperkaya pengetahuan bagi anggota dewan tentang komunikasi dan etika politik. “Workshop ini untuk memperdalam pengetahuan kita tentang komunikasi dan etika politik. DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat harus menambah ilmu,” ucapnya.
Melalui kegiatan tersebut, komunikasi anggota dewan dengan masyarakat maupun pemerintah daerah dapat lebih dimaksimalkan. Materi yang langsung diberikan pakar komunikasi tersebut menambah wawasan para legislator itu. “Kami harap workshop memberikan manfaat besar. Komunikasi DPRD dengan pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kukar, Sudirman berharap, melalui kegiatan itu, komunikasi anggota dewan dengan masyarakat maupun pemerintah daerah dapat lebih dimaksimalkan. “Kita harap workshop itu memberikan manfaat yang besar bagi kita. Komunikasi DPRD dengan pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Dikatakannya, DPRD merupakan wadah menampung aspirasi, sama halnya dengan pemerintah atau ekskeutif, menampung aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

“Kalau kita DPRD dari reses. Untuk pembahasan anggaran juga bersama DPRD tapi tidak sepenuhnya tanggung jawab DPRD kita menjembatani saja, nah komunikasi inilah yang harus kita bangun,” tambahnya. [] Advetorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *