Billy Mambrasar Dorong KEK Khusus UMKM Dibangun di Batam
BATAM – Pertumbuhan investasi dan industri manufaktur di Kota Batam dinilai perlu diikuti penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar manfaat ekonomi lebih banyak berputar di tingkat masyarakat. Karena itu, Komite Eksekutif Presiden Prabowo Subianto Billy Mambrasar mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaku UMKM di Batam dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Gagasan tersebut diarahkan untuk menjadikan UMKM tidak sekadar sebagai pendukung perekonomian daerah, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekspor-impor, baik untuk pasar internasional maupun perdagangan antarwilayah di Indonesia.
Usulan pembentukan KEK UMKM disampaikan Billy dalam pertemuan yang diinisiasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM) Kepri di Hotel Ibis, Batam, pada Rabu (26/08/2026). Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koperasi dan UMKM, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta pelaku usaha lokal, sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Rabu (26/08/2026).
Billy yang juga menjabat Tenaga Ahli Deputi Investasi BP Batam menilai struktur ekonomi Batam masih menghadapi persoalan pemerataan manfaat. Besarnya investasi asing dan perkembangan manufaktur, menurut dia, belum otomatis membuat aktivitas ekonomi tersebut memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat lapisan bawah.
“Selama ini kita merayakan besarnya investasi asing, tetapi siapa yang memikirkan nasib UMKM? Investasi besar seringkali terjebak dalam fenomena capital outflow, di mana uang masuk ke Batam namun langsung dibelanjakan ke luar, sehingga konsumsi rumah tangga hanya berkontribusi 20-30% terhadap PDRB,” ujar Billy, yang juga aktif sebagai dosen ekonomi di Politeknik Negeri Batam.
Billy berpandangan, keberadaan kawasan khusus bagi UMKM dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar nilai ekonomi yang bertahan di daerah. Melalui kawasan tersebut, pelaku usaha direncanakan memperoleh sejumlah fasilitas yang dapat memperkuat kemampuan produksi sekaligus memperluas akses ke pasar.
Konsep KEK UMKM yang diusulkan mencakup insentif fiskal, kemudahan kepabeanan, pelatihan, serta pendampingan bagi pelaku usaha. Billy juga mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM membangun kolaborasi untuk menghimpun pelaku usaha dalam satu kawasan strategis.
Potensi pengembangan tersebut cukup besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam pertemuan itu mencatat jumlah UMKM di Batam mencapai lebih dari 75.000 unit. Sementara jumlah usaha mikro disebut mencapai 102.000 unit dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 156.000 orang.
Aktivitas UMKM tersebut juga diperkirakan memiliki perputaran uang sekitar Rp9,1 triliun per tahun. Angka itu menjadi salah satu dasar bahwa penguatan sektor UMKM berpotensi memperbesar kontribusi ekonomi masyarakat terhadap pertumbuhan Batam.
Dari sisi pemerintah daerah, gagasan tersebut mendapat respons positif. Kepala Dinkop dan UKM Kepri Riki Rionaldi menilai konsep KEK UMKM dapat menjadi pendekatan baru untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Kepri.
“Saya menyambut baik gagasan ini. Sebelumnya belum pernah ada yang memikirkan formulasi seperti ini. Ini bisa menjadi jawaban terbaik untuk mendorong kemajuan UMKM di Kepri dan Batam,” ungkap Riki.
Selain perdagangan, pengembangan KEK UMKM juga diproyeksikan memiliki efek turunan terhadap sektor pariwisata. Billy menyebut kawasan tersebut berpeluang mengembangkan produk kuliner dan sektor hospitality yang dapat menarik wisatawan asing.
Jika terealisasi dan dikelola secara profesional, kawasan khusus tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas ekspor UMKM, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, perkembangan investasi di Batam diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat setempat. []
Redaksi01
