BRI Andalkan Jaringan hingga Pelosok untuk Perluas Kepemilikan Rekening

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyiapkan jaringan layanan yang menjangkau hingga wilayah pelosok untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam memperluas kepemilikan rekening perbankan masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan tidak hanya pada pembukaan rekening, tetapi juga pada upaya mendorong masyarakat agar aktif memanfaatkan layanan keuangan formal dan digital.

Kesiapan BRI ditopang oleh jaringan layanan yang telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hingga akhir triwulan II 2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual, 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu kanal elektronik atau electronic channel (e-channel), serta 1,13 juta Agen BRILink yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa. Sementara itu, pengguna aplikasi super atau super app BRImo mencapai 49,7 juta orang.

Direktur Utama (Dirut) BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan siap mengoptimalkan seluruh infrastruktur tersebut untuk memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat di berbagai daerah.

“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Hery.

Optimalisasi jaringan tersebut menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Bagi perseroan, kepemilikan rekening tidak berhenti pada pembukaan akses terhadap produk perbankan, melainkan dapat menjadi pintu masuk masyarakat untuk terhubung dengan berbagai aktivitas ekonomi formal.

“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia,” kata Hery dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (08/09/2026), sebagaimana dilansir Antara, Selasa, (08/09/2026).

Menurut Hery, perluasan akses terhadap rekening perlu dibarengi dengan edukasi agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan dan semakin terbiasa menggunakan transaksi digital. Dengan demikian, rekening dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga memperoleh akses terhadap produk keuangan sesuai kebutuhan dan profil nasabah.

Perluasan kepemilikan rekening juga dinilai memiliki dampak terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Semakin banyak masyarakat yang masuk ke dalam sistem keuangan formal, semakin terbuka peluang terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih inklusif dan terdigitalisasi.

Bagi pelaku usaha mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening perbankan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana. Rekening juga dapat membentuk rekam jejak transaksi yang berpotensi mendukung akses terhadap layanan keuangan lainnya.

Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) turut dipandang dapat memperkuat keterhubungan masyarakat dan UMKM dengan ekosistem ekonomi digital. Sistem pembayaran tersebut menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan pemerintah untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan nasional.

“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Hery.

Arahan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran pemerintah dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, Senin (07/09/2026), untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank sebagai bagian dari penguatan inklusi dan literasi keuangan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden juga meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), mempersiapkan rekening bagi masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan pemadanan data kependudukan dan catatan sipil dengan sistem Bank Indonesia (BI), terutama pada sistem pembayaran dan gateway system, untuk mendukung perluasan kepemilikan rekening serta penggunaan QRIS.

“Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujar Menko Airlangga.

Dengan jaringan yang telah menjangkau hingga puluhan ribu desa, BRI kini memiliki modal infrastruktur untuk mengambil peran dalam pelaksanaan arahan tersebut. Tantangan berikutnya bukan hanya memperluas jumlah masyarakat yang memiliki rekening, tetapi juga memastikan rekening tersebut digunakan secara aktif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. []

Redaksi01