Bukan Hanya Sembako, Koperasi Desa Merah Putih Kini Didorong Garap Bisnis Energi
JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong menjadi bagian dari solusi ketimpangan akses energi di wilayah perdesaan, termasuk daerah terpencil dan kawasan pesisir. Pemerintah membuka peluang bagi koperasi untuk terlibat dalam rantai pasok energi, pengelolaan sumber daya mineral, hingga pengembangan energi terbarukan.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, keterlibatan koperasi diperlukan agar pengembangan sektor energi tidak hanya berpusat pada badan usaha besar, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tersebut.
Dalam proses pembentukan KDKMP, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menemukan masih ada desa yang belum menikmati jaringan listrik. Selain itu, belasan ribu daerah masih menghadapi keterbatasan akses internet. Ketersediaan fasilitas pengisian bahan bakar solar bagi nelayan di wilayah pesisir juga belum merata.
“Hal ini tentunya perlu dipikirkan oleh kita semua termasuk oleh ASPEBINDO (Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia) dalam forum ini, bagaimana caranya kita bisa punya satu metodologi yang sama menghitung tingkat elektrifikasi kita, penyediaan akses-akses internet ke desa-desa dan lain sebagainya,” kata Ferry di Jakarta, Jumat (30/10/2026), sebagaimana diberitakan Inilah.
Salah satu peluang yang disiapkan adalah keterlibatan koperasi dalam pengelolaan minyak bumi dan sumber daya mineral. Namun, Ferry mengakui pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait perizinan dan kapasitas tata kelola.
Menurutnya, koperasi memiliki kedudukan sebagai badan usaha yang dapat berkontribusi bersama badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta dalam pengelolaan sektor energi dan mineral.
“Secara filosofis dan ideologis, koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral,” ujarnya.
Kemenkop juga mendorong pengelola sumur minyak rakyat dan sumur minyak yang tidak beroperasi atau idle well untuk dikonsolidasikan ke dalam koperasi resmi. Skema ini diharapkan memperkuat legalitas dan transparansi pengelolaan minyak rakyat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi usaha.
Selain minyak bumi, koperasi desa juga diarahkan untuk terlibat dalam pengumpulan minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Bahan tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel (SAF) melalui kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga.
“Kemarin saya baru saja meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto dan ternyata itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk dikumpulkan lalu diserahkan ke Pertamina menjadi avtur,” tutur Ferry.
Peluang pengembangan energi di tingkat desa juga mencakup pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kemenkop menggandeng PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) untuk mengembangkan proyek percontohan PLTS mikro berkapasitas di bawah 1 megawatt (MW), sebagai bagian dari agenda pembangunan kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt (GW).
Salah satu proyek telah diresmikan di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau. PLTS berkapasitas 1 MW tersebut memasok listrik untuk fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage, pabrik es, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Keberadaan fasilitas itu memperlihatkan bahwa pengembangan energi terbarukan dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya sektor perikanan. Pasokan listrik menjadi bagian penting bagi operasional penyimpanan hasil tangkapan dan produksi es.
Untuk memperluas program, Kemenkop mengajak Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) berkolaborasi dalam pengembangan proyek percontohan. Kerja sama juga diarahkan pada penyusunan metode penghitungan tingkat elektrifikasi serta penyelarasan regulasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami siap untuk membuat model piloting di beberapa tempat yang bisa bekerja sama dengan Aspebindo semua untuk meningkatkan pengembangan energi di Indonesia. Saya rasa program pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 MW ke bawah ini bisa kita kerja samakan dengan Aspebindo,” ucap Ferry.
Ketua Umum (Ketum) Aspebindo Anggawira mengatakan organisasinya siap mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi melalui edukasi dan advokasi. Aspebindo juga akan membantu membuka akses pasar dan kemitraan, baik di dalam maupun luar negeri, serta memperkuat rantai pasok nasional.
“Saat ini ada program KDKMP hingga MBG (Makan Bergizi Gratis), ini adalah memperkuat rantai pasok sehingga perlu kita akselerasi,” katanya.
Dorongan tersebut membuka peluang bagi koperasi desa untuk tidak hanya menjalankan kegiatan usaha konvensional, tetapi juga mengambil bagian dalam penyediaan dan pengembangan energi. Namun, realisasinya tetap membutuhkan penguatan kapasitas pengelola, kepastian perizinan, serta kerja sama dengan mitra yang memiliki kompetensi di sektor energi. []
Redaksi01
