Cak Imin Soroti Ancaman Kemiskinan Nasional Imbas Bencana Sumatera

JAKARTA — Pemerintah pusat menyoroti dampak luas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera bagian utara dan Aceh, tidak hanya dari sisi kerusakan fisik, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai berpotensi mendorong peningkatan angka kemiskinan secara nasional apabila tidak ditangani secara cepat dan terarah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan bahwa data sementara menunjukkan kontribusi bencana di Sumatera terhadap kenaikan angka kemiskinan nasional cukup signifikan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi satuan tugas penanganan bencana yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

“Terutama data yang jelas di depan mata kita, jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan tingkat nasional, 0,49% diperkirakan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20%. Dan data ini perlu ditindaklanjuti segera dengan dua aspek,” kata Cak Imin dalam rakor satgas di Kantor Kemendagri, Kamis (16/01/2026).

Menurut Cak Imin, dampak bencana tidak berhenti pada hilangnya rumah, lahan pertanian, maupun infrastruktur, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi masyarakat. Ia menilai terdapat dua persoalan utama yang harus segera ditangani pemerintah, yakni munculnya kelompok miskin baru serta menyusutnya jumlah kelas menengah di daerah terdampak.

“Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kemiskinan ekstrem berpotensi meningkat karena lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak warga kehilangan sumber penghasilan akibat usaha yang terhenti, rusaknya sarana produksi, hingga terputusnya akses distribusi barang dan jasa.

“Dengan bencana ini, maka banyak kegiatan ekonomi yang kemudian terhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan modal ekonominya,” kata Cak Imin.

Dalam upaya menekan dampak tersebut, Cak Imin mengusulkan strategi pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu langkah utama yang ia tekankan adalah pemulihan aset ekonomi masyarakat melalui peningkatan peredaran uang di wilayah terdampak.

Ia menilai intervensi pemerintah harus berbasis kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, bukan sekadar menjadikan warga sebagai objek penerima bantuan.

“Cash for work, yaitu program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat,” ucapnya.

Selain itu, Cak Imin menyebut peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam fase pemulihan. Program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dinilai perlu dijalankan secara masif untuk mengembalikan daya beli masyarakat.

“Itu menjadi satu paket dalam vocation training, yaitu program pelatihan kerja berbayar dengan menggunakan APBN,” ungkap dia.

Tak hanya fokus pada tenaga kerja, pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi keluarga melalui bantuan rintisan usaha. Cak Imin menyampaikan gagasan pemberian bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi.

“Sehingga Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif yang secara sistem dan cara kerjanya memiliki kemampuan, tetapi dalam anggaran tentu membutuhkan perhatian kita bersama,” ujarnya.

Ia berharap satuan tugas yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto mampu mengoordinasikan langkah lintas kementerian agar pemulihan pascabencana di Sumatera dan Aceh tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. []

Siti Sholehah.