Dinkes Didesak Untuk Fasilitasi Sertifikasi dan Akreditasi RS dan PKM se-Kaltim

PARLEMENTARIA – Rumah Sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas/PKM) merupakan salah satu pelaksana pelayanan dasar publik yang eksistensinya sangat penting bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Seluruh RS dan PKM di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sudah seharusnya tersertifikasi dan terakreditasi, sehingga pelayanan dasar yang diberikan dapat lebih laik dan layak.

Penekanan sertifikasi dan akreditasi seluruh RS dan PKM di Kaltim disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Puji Setyowati. Wakil rakyat kelahiran Kutoarje, 28 April 1963 ini pun  meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk memfasilitasi dan membantu akselerasi sertifikasi dan akreditasi RS dan Puskesmas di seluruh wilayah Kaltim.

“Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi. Dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat – Partai Nasional Demokrat asal daerah pemilihan Kota Samarinda ini, saat diwawancara awak media, usai mengikuti rapat paripurna ke-39, di Ruang Utama Gedung B Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Rabu (01/11/2023) kemarin.

Bunda Puji, demikian disapa, menjelaskan bahwa sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan RS dan PKM telah memenuhi standar, sedangkan akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa RS dan PKM telah memenuhi standar. “Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi itu penting dalam peningkatan pelayanannya. Jadi, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit,” terang Bunda Puji.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kaltim ini mengungkapkan, sebaran SDM kesehatan di Kaltim sampai saat ini masih belum merata, meskipun secara rasionya tercukupi. Sebaran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat minim, terutama ketersediaan dokter spesialis. “Kami minta dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” terangnya.

Saat ini, kata Bunda Puji, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki dana cukup besar untuk pengembangan kesehatan, itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh. Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis. “Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.

Terkait layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bunda Puji juga menaruh perhatian dan terus melalukan pemantauan. Saat bencana Corona Virus Desease (Covid) 2019 lalu, ia banyak mendapatkan aspirasi yang mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan. “Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami,  Insya Allah setelah Januari akan dikoordinasikan,”  janji Bunda Puji. []

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Aji Utami