DPRD Kaltim Kawal Bonus Atlet PON yang Masih Tertahan
ADVERTORIAL – Polemik mengenai belum cairnya bonus bagi atlet Kalimantan Timur (Kaltim) peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh–Sumatra Utara masih bergulir. Hingga akhir Juli 2025, belum ada kepastian dari Pemerintah Provinsi Kaltim mengenai waktu pencairan maupun jumlah bonus yang akan diberikan. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim menyatakan bahwa proses pengajuan anggaran masih dalam pembahasan dan rencananya akan diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyatakan akan mengawal proses pembahasan dan memastikan para atlet mendapatkan haknya secara adil. Ia mengatakan bahwa persoalan ini akan menjadi salah satu agenda penting dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dispora Kaltim dalam waktu dekat.
“Kami akan membahas di Komisi IV dan memanggil Dinas terkait untuk mengetahui sebab musabab belum dibayarkan serta akan dicek lagi dalam APBD Perubahan TA 2025,” ujar Damayanti kepada awak media di Samarinda, Selasa (29/07/2025).
Ia menambahkan bahwa pemberian bonus merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras atlet dalam mengharumkan nama Kalimantan Timur di ajang olahraga nasional. Menurutnya, penghargaan tersebut seharusnya diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan medali.
“Saya berharap bonus dapat diberikan sesuai prestasi yang diperoleh dan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang sudah berjuang membesarkan nama Kaltim,” kata legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Terkait nominal bonus yang diusulkan, Dispora Kaltim disebut telah mengajukan tiga opsi kepada Gubernur Kalimantan Timur, yaitu sebesar Rp300 juta, Rp400 juta, dan Rp500 juta. Namun, hingga kini belum ada kejelasan resmi mengenai pilihan angka yang akan disetujui maupun kapan bonus tersebut direalisasikan.
Sementara itu, keresahan mulai muncul dari kalangan atlet yang merasa janji pemerintah belum ditepati. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah, mengingat ajang PON telah usai hampir satu tahun lalu, tetapi penghargaan yang dijanjikan belum juga sampai ke tangan mereka.
Desakan dari berbagai pihak agar pemerintah daerah segera menunaikan janjinya pun semakin kuat. Kejelasan mengenai waktu pencairan dan besaran bonus menjadi tuntutan utama agar para atlet tidak merasa diperlakukan tidak adil setelah mengukir prestasi untuk daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun diharapkan segera mengambil langkah konkret demi menjawab keraguan para patriot olahraga tersebut.[]
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
