DPRD Kota Probolinggo Soroti Rencana Dipersip Soal Penambahan Buku Cetak

PROBOLINGGO – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rapat bersama Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat bersama dengan agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, pada Sabtu (11/7/2026) di ruang sidang utama sekira pukul 15.00 Wib.

Beberapa instansi diantaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing mendapat catatan kritis serta evaluasi dari anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo.

Dalam agenda tersebut terungkap ​kritik tajam diarahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait rencana penambahan buku cetak maupun digital pada tahun anggaran 2027.

Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, H. Zainul Fatoni, SHI secara tegas membahas bahwa paradigma lama yang menganggap perpustakaan hanya sebagai gudang buku harus segera dirubah mindsetnya.

​”Mindsetnya harus diubah, bahwa perpustakaan itu bukan hanya sekedar sebagai gudang buku, melainkan harus lebih pada mencerdaskan masyarakat, buku-buku yang dimiliki itu memang betul-betul tersampaikan dan dibaca dengan baik oleh masyarakat, karena itu pakai uang rakyat juga,” ujar politisi PPP ini.

Zainul Fatoni menambahkan, aktivitas membaca tidak boleh melulu dikurung dalam ruangan formal, namun perlu ada program terobosan yang menyasar ruang publik, seperti pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Dipersip harus berinovasi semisal membuat pojok baca digital di ruang terbuka hijau (RTH), kan alun-alun bisa difungsikan, termasuk Taman Maramis. Ditambahkan fasilitas WiFi gratis agar masyarakat lebih semangat, jadi hemat kami rencana penambahan anggaran buku di 2027 nanti betul-betul terasa manfaatnya,” pungkasnya. (rac)