DPRD Provinsi Kaltim dan DPRD Bontang Bersama Ingatkan Partisipasi Masyarakat
ADVERTORIAL — Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan program prioritasnya. Diperlukan partisipasi aktif dan pemahaman menyeluruh dari masyarakat agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan efektif dan memberi dampak luas. Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam yang hadir dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 bertema “Prioritas Kebijakan Publik” , Sabtu (24/5/2025) di Resto Bontang Nusantara. Kegiatan ini digelar oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Shemmy Permata Sari.
Dalam sesi diskusi yang dipadati peserta dari berbagai latar belakang, Faizal menyampaikan bahwa banyak program pemerintah bersifat strategis, tetapi kurang efektif karena tidak dipahami sepenuhnya oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. “Kita berharap seluruh peserta memahami bahwa setiap pemerintah punya program yang ingin dicapai,” ujar Faizal di hadapan peserta yang mayoritas emak-emak ini.
Ia mencontohkan program-program prioritas Pemerintah Kota Bontang seperti sosialisasi makan bergizi gratis (MBG) dan program bank sampah, yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun tanpa pemahaman dan dukungan publik, program-program tersebut bisa stagnan. “Ini yang sering luput. Padahal, ketika masyarakat paham dan mendukung, dampaknya akan jauh lebih besar,” tegasnya.
Faizal juga menekankan bahwa prioritas kebijakan publik harus berdasarkan kebutuhan riil warga, bukan hanya kebijakan berbasis birokrasi. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan evaluasi terhadap program pemerintah. “Pada prinsipnya setiap kebijakan harus libatkan semua pihak,” katanya lagi.
Dalam forum yang sama, Faizal mengingatkan bahwa kebijakan publik seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim seperti pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis adalah bentuk nyata dari prioritas kebijakan yang butuh pemahaman menyeluruh oleh warga.
Ia menutup sesi dengan harapan bahwa melalui forum ini, sinergi antara masyarakat dan pemerintah bisa terbangun, sehingga proses pembangunan benar-benar menyentuh akar kebutuhan masyarakat.
Penulis: Ikhsan
Penyunting: Enggal Triya Amukti
