DPRD Riau Minta BUMD Tak Produktif Dievaluasi Total

PEKANBARU – Keterbatasan keuangan daerah mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dievaluasi secara menyeluruh, terutama perusahaan yang tidak mampu memenuhi target dan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Anggota DPRD Riau Eva Yuliana mengatakan evaluasi diperlukan agar anggaran daerah tidak terus terserap untuk membiayai BUMD yang belum menunjukkan hasil sesuai target. Menurut dia, setiap penggunaan anggaran harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“Kalau tidak mencapai target, lebih baik dibubarkan saja,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Lipo, Sabtu, (02/10/2026).

Eva menilai kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan dukungan kepada perusahaan daerah. Menurut dia, anggaran pemerintah semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk membantu warga yang masih berada dalam kondisi miskin.

Meski mendorong evaluasi ketat, Eva tidak mengusulkan seluruh BUMD dihentikan. Perusahaan daerah yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi kepada daerah, menurut dia, tetap perlu mendapat dukungan.

Salah satu yang disebut adalah Bank Riau Kepri (BRK). BUMD yang menunjukkan kinerja positif dinilai masih memiliki peran untuk dipertahankan dan dikembangkan.

“Kalau menghasilkan, ya kita dukung. Kalau tidak, ya sudah,” kata politisi Demokrat ini.

Eva mengatakan pembahasan mengenai kinerja BUMD sebenarnya bukan persoalan baru. Saat masih menjabat Ketua Komisi III DPRD Riau, persoalan serupa telah menjadi perhatian. Namun, pada saat itu BUMD masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerjanya.

Evaluasi tersebut kini kembali mengemuka dengan pertimbangan kondisi fiskal daerah. BUMD dituntut mampu menunjukkan kinerja yang sejalan dengan tujuan pembentukannya sehingga dukungan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. []

Redaksi01