FLPP Sulsel Tembus Rp1,39 Triliun, 11.111 Rumah Dibangun

MAKASSAR – Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Agustus 2026 tidak hanya memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi daerah melalui pembangunan 11.111 unit rumah.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel mencatat pembangunan tersebut didukung realisasi pembiayaan sebesar Rp1,39 triliun yang tersebar di 22 kabupaten dan kota.

Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Hari Utomo mengatakan penyaluran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program FLPP yang memasuki tahun kedua. Hingga Agustus 2026, pembiayaan telah menopang pembangunan ribuan rumah bagi MBR di berbagai wilayah Sulsel.

“Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Agustus 2026 sudah dibangun 11.111 unit rumah dengan penyaluran Rp1,39 triliun,” ujarnya sebagaimana diberitakan Antara, Minggu, (27/09/2026).

Menurut Hari, keberadaan skema pembiayaan perumahan yang berkelanjutan diperlukan karena akses pembiayaan formal bagi MBR masih terbatas. FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga agar kelompok masyarakat tersebut tetap dapat memperoleh hunian yang layak dengan pembiayaan yang terjangkau.

Ia menilai sektor perumahan memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena pembangunan rumah menciptakan permintaan terhadap berbagai sektor pendukung, mulai dari konstruksi hingga tenaga kerja.

“Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau,” katanya.

Dari sisi pembiayaan, realisasi Rp1,39 triliun tersebut disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau.

Hari menegaskan dampak program tidak berhenti pada bertambahnya jumlah rumah yang dibangun. Aktivitas pembangunan juga berpotensi menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan kegiatan pada sektor konstruksi.

“Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat,” ucapnya. []

Redaksi01