RTLH Penjaringan Capai 23.458 Unit, BSPS Hanya 958 Rumah

JAKARTA – Kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tercatat mencapai 23.458 unit, jauh lebih besar dibandingkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 958 unit pada 2026. Kondisi itu mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta percepatan pendataan calon penerima bantuan.

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Kecamatan Penjaringan menyiapkan data 2.000 RTLH sebagai calon penerima program dalam waktu satu minggu. Permintaan tersebut disampaikan saat Maruarar meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 27 September 2026.

Maruarar menegaskan pendataan tersebut diperlukan untuk memastikan pemerintah memiliki daftar calon penerima yang memenuhi kriteria. Namun, angka 2.000 rumah yang diminta untuk didata bukan merupakan kuota resmi BSPS untuk Kecamatan Penjaringan pada tahun ini.

“Tahun depan kita kerjakan rumah-rumah di Jakarta yang kumuh dan tidak layak huni. Kita kerjakan lebih cepat, kerja keras buat warga Jakarta bahagia,” ujar Ara, sebagaimana diberitakan Kontan, Minggu, (27/09/2026).

Pada 2026, kuota BSPS untuk Kecamatan Penjaringan tercatat 958 unit. Sementara itu, Jakarta Utara memperoleh alokasi 2.000 unit dan total alokasi untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mencapai 10.300 unit.

Alokasi BSPS untuk DKI Jakarta meningkat dibandingkan 2025 yang hanya mencapai 158 unit. Di Jakarta Utara, alokasi juga meningkat dari 10 unit pada tahun sebelumnya menjadi 2.000 unit pada 2026.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kebutuhan RTLH di DKI Jakarta secara keseluruhan mencapai sekitar 821.800 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 174.100 unit berada di Jakarta Utara, sedangkan 23.458 unit berada di Kecamatan Penjaringan dan 4.522 unit terdapat di Kelurahan Pejagalan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan persoalan RTLH juga berkaitan dengan kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Rasio Gini DKI Jakarta tercatat 0,399 dan berada relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lainnya.

“Ketimpangan itu diukur oleh Gini Ratio, dan rasio Gini di DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 0,399. Di sini ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin, sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan antarkelompok masyarakat relatif tinggi,” ujar Amalia.

Dalam peninjauan lapangan, kondisi sejumlah rumah calon penerima menunjukkan kebutuhan perbaikan pada berbagai bagian bangunan. Kerusakan ditemukan pada pondasi, dinding, hingga rangka atap. Salah satu rumah yang diperiksa masih menggunakan atap asbes bekas yang mengalami kebocoran, sementara dinding berbahan tripleks juga telah mengalami kerusakan.

Selain persoalan jumlah RTLH, kualitas material hunian juga menjadi perhatian. BPS mencatat sekitar 55 persen RTLH di Jakarta masih menggunakan atap berbahan asbes.

Perbaikan rumah di Penjaringan dijadwalkan dimulai pada 15 Oktober dan ditargetkan rampung 15 Desember 2026. Pemerintah daerah diminta mempercepat proses pendataan dan sosialisasi agar warga yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan sebagai penerima bantuan.

Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah melalui BSPS sepanjang 2026 dengan anggaran Rp8,57 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 45.073 unit dengan anggaran Rp1,02 triliun. Hingga 1 Juli 2026, realisasi BSPS mencapai 88.635 unit atau sekitar 22,25 persen dari target nasional.

Di luar bantuan renovasi, pemerintah juga mendorong pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Maruarar menyebut pinjaman dengan plafon di bawah Rp100 juta dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

“Untuk KUR Perumahan di bawah Rp 100 juta tidak perlu jaminan, bunganya 0,5% per bulan atau 6% setahun,” ujar Ara.

Program renovasi juga diarahkan agar memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar melalui penggunaan tenaga kerja dan toko bahan bangunan lokal. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengatakan program bedah rumah tidak hanya berkaitan dengan kondisi hunian, tetapi juga diharapkan mendukung kesehatan keluarga dan perekonomian warga.

Kementerian PKP juga mendorong mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau “Tender Rakyat” dalam pengadaan bahan bangunan. Dalam pelaksanaan di Kelurahan Pejagalan pada 22 Agustus 2026, mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi anggaran Rp12,38 juta atau 7,08 persen. Dana hasil efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan.

Besarnya jumlah RTLH di Penjaringan menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan hunian masih melampaui alokasi bantuan yang tersedia. Karena itu, percepatan pendataan menjadi bagian penting untuk memetakan warga yang memenuhi kriteria sekaligus mendukung pelaksanaan program perbaikan rumah sesuai jadwal. []

Redaksi01