Gubernur Aceh Soroti Jembatan Desa yang Belum Diperbaiki

JAKARTA — Proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh masih menghadapi tantangan besar, terutama pada sektor infrastruktur penghubung antardaerah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak jembatan di tingkat desa dan kecamatan yang rusak dan belum tersentuh perbaikan.

Kondisi tersebut disampaikan Mualem dalam rapat koordinasi satuan tugas penanganan bencana yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (15/01/2026). Dalam forum tersebut, Mualem menyoroti ketimpangan penanganan antara infrastruktur jalan nasional dan akses penghubung masyarakat di daerah pedesaan.

“Bahwa di Aceh jembatan yang perlu kita benahi. Karena yang sudah benahi adalah sekarang jembatan yang melalui nasional. Jalan nasional itu sudah 60 persen teratasi. Sedangkan jembatan-jembatan di melalui kecamatan, antar kecamatan, antar desa ini masih belum tersentuh,” kata Mualem.

Menurutnya, rusaknya jembatan-jembatan lokal berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Di beberapa wilayah, warga bahkan terpaksa menggunakan rakit sebagai alat transportasi alternatif untuk menyeberangi sungai akibat akses jembatan yang terputus.

Mualem menyebutkan, kondisi tersebut masih terjadi di sejumlah kabupaten, terutama Aceh Timur dan Aceh Utara. Akibatnya, mobilitas warga menjadi terbatas, termasuk bagi anak-anak yang harus menempuh perjalanan ke sekolah.

“Jadi ada beberapa kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Timur dan juga Aceh Utara masih menggunakan rakit, Pak. Dan ada sekolah naik rakit pergi sekolah, pergi apa, pergi semuanya,” jelas Mualem.

Selain infrastruktur transportasi, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh meninggalkan dampak berupa endapan lumpur di lahan pertanian. Mualem melaporkan bahwa sekitar 50 ribu hektare sawah hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tertutup lumpur.

Kondisi tersebut, menurut Mualem, berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.

“Jadi kalau ini tidak kita benahi, sudah pasti angka pencaharian, angka kemiskinan akan menambah,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Aceh juga menyampaikan permohonan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait persoalan sedimentasi di wilayah pesisir Aceh. Sedimentasi yang terjadi di muara sungai dan kuala dinilai menghambat aktivitas nelayan, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Aceh.

“Kemudian saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Menteri KKP, sebagaimana persoalannya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Karena di Aceh ada 6 juta penduduk, 25 persen penduduk Aceh berpencaharian ke laut. Jadi sedimentasi yang ada di muara ataupun di kuala ini bermasalah kali, Pak,” ujar Mualem.

Ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya membutuhkan perbaikan darurat, tetapi juga langkah strategis jangka panjang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal. Pemerintah Aceh berharap adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, pertanian, serta sektor kelautan dan perikanan.

Hingga kini, pemerintah pusat masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan skema bantuan dan prioritas pembangunan pascabencana di Aceh, seiring dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat di sejumlah wilayah terdampak. []

Siti Sholehah.