Gubernur Sumbar: 5.077 Rumah Rusak Berat Sudah Terverifikasi

JAKARTA — Akurasi data menjadi kunci utama dalam penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai pemutakhiran data kerusakan, khususnya permukiman warga, sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta keadilan dalam penyaluran bantuan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam rapat satuan tugas penanganan bencana yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (15/01/2026). Dalam forum tersebut, Mahyeldi memaparkan kondisi terkini kerusakan rumah warga akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Ini data ini sudah kita sampaikan melalui R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). Itu rusak berat. Rusak berat itu dari data kita itu adalah ada 5.077 yang rusak berat,” kata Mahyeldi.

Data tersebut menunjukkan dampak signifikan bencana terhadap kehidupan masyarakat di berbagai daerah terdampak. Ribuan rumah yang mengalami kerusakan berat menandakan skala kerugian yang tidak kecil, baik secara sosial maupun ekonomi. Mahyeldi menjelaskan, angka tersebut berbeda dengan data awal yang tercatat di tingkat pusat, sehingga diperlukan penyamaan persepsi agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.

“Tadi di sana ada 2.000. Kemarin juga dari Kementerian Perumahan juga 2.000. Maka oleh sebab itu, dari data yang terakhir itu 5.077. Kemudian yang hanyut itu ada 775 (rumah),” kata Mahyeldi.

Perbedaan data ini, menurut pemerintah daerah, tidak bisa dianggap sepele. Kesalahan atau ketidaktepatan angka berpotensi berdampak pada kekurangan bantuan bagi warga yang terdampak. Terlebih, ratusan rumah yang dilaporkan hanyut akibat banjir bandang telah menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal secara total dan harus bertahan di lokasi pengungsian atau hunian sementara.

Mahyeldi menegaskan bahwa data yang disampaikan pemerintah provinsi telah melalui proses verifikasi berlapis. Proses tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta dukungan tenaga ahli dari perguruan tinggi, guna memastikan validitas dan akuntabilitas data.

“Dan ini sudah hasil verifikasi, Pak, yang kerja sama dari bantuan dari BNPB dan kemudian juga dari Perguruan Tinggi yang memverifikasi. Itulah data yang kita masukkan ke R3P yang sudah kita serahkan kepada Bapak kemarin,” ujarnya.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap rumah yang tercatat memang benar-benar terdampak, baik dalam kategori rusak berat maupun hanyut. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), termasuk perhitungan kebutuhan anggaran dan skema pembangunan kembali permukiman warga.

Dalam konteks pemulihan, Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi permukiman. Hingga kini, masih banyak warga yang belum bisa kembali ke rumah mereka dan bergantung pada bantuan pemerintah. Selain kehilangan tempat tinggal, bencana juga memukul mata pencaharian warga, terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha berbasis rumah tangga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti R3P yang telah diajukan. Langkah cepat dinilai penting agar proses pembangunan kembali rumah warga dapat segera dimulai, sehingga roda kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali bergerak.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus dilakukan untuk menyelaraskan data dan kebijakan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali rumah, melainkan memastikan warga terdampak memperoleh hak mereka secara adil, transparan, dan berkelanjutan. []

Siti Sholehah.