IPO PAM Jaya dan Bank Jakarta Ditunda, Pramono Tunggu Pasar Kondusif
JAKARTA – Rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) dua badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, PAM Jaya dan Bank Jakarta, belum memiliki jadwal pasti karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu kondisi pasar modal yang lebih kondusif. Pemerintah daerah berharap rencana tersebut dapat direalisasikan pada 2027 tanpa melepas kendali mayoritas atas kedua perusahaan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, situasi pasar saat ini belum mendukung pelaksanaan IPO. Karena itu, penentuan waktu pencatatan saham kedua perusahaan akan mempertimbangkan perkembangan pasar pada tahun depan.
“Sekarang ini pasarnya sedang tidak baik sehingga dengan demikian mudah-mudahan di bulan ke berapa tahun depan dua BUMD ini bisa IPO di Jakarta,” ujar Pramono setelah meresmikan Embung Bambu Hitam dan Batu Bengkong di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026), sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi, Senin, (19/10/2026).
Pramono belum mengungkapkan bulan yang dipilih untuk pelaksanaan IPO. Menurut dia, momentum menjadi pertimbangan penting agar penawaran saham dapat dilakukan pada waktu yang tepat.
“Yang berkaitan dengan IPO tentunya waktunya harus tepat,” pungkasnya.
Rencana membawa PAM Jaya dan Bank Jakarta ke pasar modal merupakan bagian dari strategi pengembangan perusahaan daerah. Melalui keterlibatan investor publik, kedua BUMD diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan bisnis.
Meski membuka peluang kepemilikan saham oleh publik, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menegaskan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Pramono menyatakan, ketentuan mengenai kepemilikan tersebut akan diatur melalui peraturan daerah (Perda) untuk menjaga kendali pemerintah atas keputusan strategis perusahaan.
Kedua perusahaan memiliki peran penting dalam pelayanan warga. Bank Jakarta menyediakan layanan perbankan yang mendukung aktivitas ekonomi, sedangkan PAM Jaya bertanggung jawab atas penyediaan air bersih bagi masyarakat Ibu Kota.
Penundaan jadwal IPO menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengutamakan kesiapan kondisi pasar sebelum melangkah ke tahap penawaran saham. Kepastian waktu, pengaturan kepemilikan, dan penguatan tata kelola akan menjadi faktor penting agar rencana tersebut dapat mendukung pengembangan perusahaan tanpa mengurangi kendali pemerintah atas layanan strategis bagi warga. []
Redaksi01
