KIP Nyatakan Pemprov Kaltim Lolos Passing Grade, Diundang Presentasi Uji Publik
ADVERTORIAL – Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia mengundang pimpinan tertinggi badan publik yang telah memenuhi syarat ambang batas nilai (passing grade) dan dinyatakan lulus untuk menyampaikan presentasi sebagai uji publik atas inovasi dan strategi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi yang diundang untuk memaparkan inovasi dan strategi dalam melaksanakan informasi publik. Presentasi disampaikan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik yang merupakan pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kaltim.
Pj Gubernur Akmal Malik yang didampingi Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Ketua Komisi Informasi Kaltim Ramaon Dearnov Saragih dan Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Muhammad Khaidir memaparkan presentasi di hadapan tiga panelis. Antara lain Anton Prasodjo, Yosep Adi Prasetya, dan Rospita Cici Paulyn.
Usai kegiatan itu, Pj Gubernur Akmal Malik, sejak 2021 menjelaskan Provinsi Kaltim telah meraih predikat “Informatif” dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Grafik nilai monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik di provinsi tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari 93,79 pada tahun 2021 menjadi 95,93 pada 2022, dengan kategori “Informatif.”
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur sangat komitmen untuk membangun keterbukaan informasi publik. Kami yakin bahwa keterbukaan informasi publik adalah instrumen penting dalam membangun demokrasi di Kaltim,” paparnya.
Dalam era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, Pj Gubernur meyakini bahwa keterbukaan informasi publik menjadi nilai positif bagi pemerintah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Saling terbuka dan menjalin komunikasi dengan baik adalah kunci. Tidak ada yang merasa benar semua yang kita lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Pemprov Kaltim kata Akmal Malik, menyadari pentingnya inovasi, baik untuk meningkatkan daya saing daerah maupun kualitas kesejahteraan masyarakat. “Inovasi juga merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik,” katanya lagi. (ADV/AZS/DISKOMINFO.KALTIM)
