Komisi I DPRD Kukar Dorong Percepatan Penempatan PPPK Optimalisasi
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi terkait kepastian penempatan tugas berbasis domisili di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Kantor DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Komisi I DPRD Kukar mendesak percepatan pemetaan kebutuhan dan penempatan 263 PPPK hasil optimalisasi dengan mempertimbangkan domisili pegawai, sekaligus meminta BKPSDM segera berkoordinasi dengan BKN setelah pemetaan dituntaskan.
ADVERTORIAL – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak penyelesaian pemetaan kebutuhan dan penempatan 263 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil optimalisasi yang mengharapkan penugasan sesuai domisili. Pemetaan ditargetkan berlangsung pada akhir November 2026 sebagai langkah awal untuk memberikan kepastian penempatan para pegawai.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan Komisi I DPRD Kukar bersama sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Kantor DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan penyelesaian aspirasi PPPK hasil optimalisasi yang hingga kini masih menunggu kejelasan kebijakan penempatan.
Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto mengatakan pembahasan kali ini menunjukkan perkembangan positif. Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) telah mulai menyiapkan pemetaan kebutuhan pegawai, meskipun prosesnya belum selesai.
“Alhamdulillah, ada progres meskipun belum tuntas. Namun, setidaknya sudah ada upaya dan usaha dari OPD terkait, khususnya Bagian Ortal, untuk melakukan pemetaan pada akhir bulan ini,” ungkap Desman.
Menurut Desman, pemetaan kebutuhan merupakan tahapan penting untuk memastikan penempatan PPPK sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mempertimbangkan aspirasi pegawai agar dapat bertugas berdasarkan domisili.
Proses tersebut melibatkan dua perangkat daerah dengan kewenangan berbeda. Bagian Ortal bertanggung jawab memetakan kebutuhan pegawai, sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menangani tindak lanjut teknis penempatan berdasarkan hasil pemetaan yang telah ditetapkan.
“Jadi, Bagian Organisasi bertugas memetakan kebutuhan, sedangkan BKPSDM bertugas mengurus penempatan orangnya,” jelasnya.
Setelah hasil pemetaan diselesaikan dan disahkan, Desman berharap BKPSDM Kukar segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk melalui surat resmi, untuk membahas tahapan penempatan selanjutnya.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar data 263 PPPK hasil optimalisasi yang telah disampaikan kepada DPRD Kukar dapat diselaraskan dengan kebutuhan pegawai pada masing-masing perangkat daerah.
Selain mendorong percepatan proses administratif, Desman meminta pemerintah daerah melibatkan perwakilan PPPK dalam komunikasi dan pembahasan hasil pemetaan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan informasi mengenai perkembangan penempatan dapat diterima secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami juga meminta agar PPPK ini dilibatkan supaya informasi-informasi yang berkembang bisa selaras dan dipaduserasikan. Jangan sampai ada informasi hoaks atau informasi yang tidak benar,” tegasnya.
Desman secara khusus mengusulkan agar Kianti, salah seorang perwakilan PPPK hasil optimalisasi, dilibatkan dalam komunikasi bersama perangkat daerah terkait. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus memperjelas perkembangan penyelesaian persoalan penempatan.
Lebih lanjut, Desman menegaskan bahwa Komisi I DPRD Kukar tidak menginginkan pembahasan terus berulang tanpa menghasilkan keputusan konkret. Menurutnya, setiap RDP seharusnya membawa perkembangan yang dapat memberikan kepastian bagi pegawai.
“Ya, kita harapkan tidak ada lagi forum lanjutan. Semoga semuanya sudah jelas. Jangan sampai forum-forum terus dilaksanakan, tetapi tidak ada hasilnya. Hal itu hanya akan menguras waktu, energi, dan biaya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengorbanan para PPPK yang harus menghadiri pertemuan berulang, termasuk mengeluarkan biaya transportasi dan meluangkan waktu untuk memperjuangkan aspirasi penempatan.
Karena itu, Desman berharap koordinasi antarlembaga dapat berlangsung lebih efektif sehingga para pegawai tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai lokasi penugasan mereka.
“Komisi I DPRD Kukar akan terus mengawal aduan dan aspirasi daripada PPPK ini untuk benar-benar diterapkan secara kinerja berbasis domisili,” pungkasnya.
Komisi I DPRD Kukar berharap pemetaan kebutuhan yang disiapkan Bagian Ortal dapat segera dituntaskan dan ditindaklanjuti BKPSDM Kukar melalui koordinasi dengan BKN. Penyelesaian proses tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan penempatan yang mempertimbangkan kebutuhan pelayanan pemerintah daerah sekaligus memberikan kepastian tugas bagi 263 PPPK hasil optimalisasi. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
