Pokdarwis Didorong Kelola Destinasi Wisata di Kutim

Dispar Kutim mendorong pengelolaan tiket masuk destinasi melalui Pokdarwis dengan memperhatikan pembagian kewenangan, ketentuan penerimaan daerah, dan kebutuhan pelayanan wisatawan.

ADVERTORIAL – Pengelolaan tiket masuk destinasi wisata di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi salah satu perhatian Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim dalam mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Penataan tersebut diarahkan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) agar pelayanan pengunjung, penerimaan tiket, dan kegiatan operasional destinasi memiliki pengelola yang terorganisasi serta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kutim, Mahriadi, menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam mengelola objek wisata melalui Pokdarwis. Kelompok tersebut dibentuk melalui pemerintah desa, kemudian diusulkan kepada Dispar Kutim untuk mendapatkan penguatan kelembagaan melalui penerbitan surat keputusan (SK).

Melalui mekanisme tersebut, pengelolaan destinasi tidak harus sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah. Masyarakat dapat menjalankan kegiatan operasional, termasuk mengatur pelayanan pengunjung dan tiket masuk, sepanjang sesuai dengan kewenangan pengelolaan objek wisata.

“Nanti di situ dibentuk kelompok sadar wisata oleh desa. Diusulkan ke Dinas Pariwisata, nanti kita buatkan SK-nya. Mereka yang mengelola itu, termasuk mengatur menarik tiket,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

Mahriadi menerangkan, pengelolaan tiket masuk merupakan bagian dari kebutuhan operasional destinasi yang perlu diatur secara jelas. Penerimaan dari pengunjung dapat berkaitan dengan pembiayaan pelayanan dan pemeliharaan kawasan wisata, termasuk kegiatan kebersihan.

Meski demikian, mekanisme penarikan tiket dan pengelolaan penerimaannya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kewenangan Pokdarwis dalam mengelola tiket juga tidak serta-merta menjadikannya berwenang memungut retribusi daerah tanpa dasar hukum yang sesuai.

Menurut Mahriadi, terdapat perhitungan mengenai bagian penerimaan wisata yang dapat disetorkan ke kas daerah. Namun, penerapannya bergantung pada mekanisme pengelolaan serta kewenangan yang berlaku di masing-masing destinasi.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak seluruh pungutan di kawasan wisata menjadi kewenangan Dispar Kutim. Pada sejumlah objek atau kawasan tertentu, pengelolaan retribusi dapat berada di bawah tanggung jawab perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan kelompok pengelola wisata. Kejelasan mekanisme diperlukan untuk membedakan penerimaan dari kegiatan pengelolaan destinasi dengan retribusi yang menjadi pendapatan daerah.

Selain pengaturan tiket, Dispar Kutim membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendukung melalui kelompok pengelola. Usulan tersebut dapat mencakup penyediaan sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan wisatawan.

“Yang dikelola sama masyarakat langsung itu ada fasilitas seperti gazebo, glamping, toilet, musholla. Itu diusulkan ke Dinas Pariwisata,” kata Mahriadi.

Fasilitas berupa gazebo, penginapan berkonsep glamping, toilet, dan musala menjadi bagian dari kebutuhan penunjang yang dapat diusulkan masyarakat. Keberadaan sarana tersebut diharapkan membantu pengelola meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung daya tarik destinasi.

Dalam pelaksanaannya, pembentukan Pokdarwis menjadi salah satu langkah untuk memperjelas struktur pengelolaan dan tanggung jawab masyarakat terhadap objek wisata. Kelompok yang terbentuk diharapkan mampu menjalankan pelayanan pengunjung, menjaga kondisi kawasan, serta mengoordinasikan kebutuhan operasional secara berkelanjutan.

Melalui penataan kelembagaan dan pengaturan kewenangan pengelolaan tiket, Dispar Kutim berupaya memperkuat tata kelola destinasi berbasis masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertiban penerimaan wisata, menjaga kualitas pelayanan, dan memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat setempat. []

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum