Korban Gempa NTT Dapat Bantuan Rp70 Juta untuk Perbaiki Rumah

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan skema pemulihan hunian bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan besaran bantuan disesuaikan tingkat kerusakan rumah. Bantuan mencapai Rp70 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, sementara warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang masing-masing memperoleh Rp15 juta dan Rp30 juta.

Skema tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki rumah yang rusak. Pemerintah juga membuka opsi pembangunan kembali di lokasi semula maupun relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan yang dinilai tidak aman untuk dihuni.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan kondisi rumah warga terdampak. Pendataan dilakukan secara rinci dengan mencatat identitas dan alamat pemilik rumah, kemudian mengelompokkan tingkat kerusakan menjadi ringan, sedang, dan berat.

“Untuk (rumah rusak) yang ringan diberikan bantuan Rp 15 juta, untuk yang (rusak) sedang Rp 30 juta, untuk yang (rusak) berat Rp 70 juta,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (08/09/2026), sebagaimana diberitakan Detik, Selasa, (08/09/2026).

Pendataan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan yang diberikan kepada masing-masing korban. Dengan cara itu, bantuan diharapkan dapat disalurkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi aktual rumah warga.

Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah memungkinkan pembangunan kembali di lahan yang sama selama lokasi tersebut masih dinilai aman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membantu proses pembangunan kembali hunian korban.

Namun, kondisi berbeda berlaku bagi rumah yang berdiri di kawasan rawan bencana atau memiliki kondisi tanah yang tidak stabil. Pemerintah dapat memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman melalui skema relokasi.

“Kalau ada yang relokasi (karena) tanahnya labil perlu dipindahkan, ya ini akan dibangunkan kompleks bagi satu kampung misalnya, kompleks oleh Menteri PKP,” jelasnya.

Dalam skema relokasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membantu pembangunan kompleks hunian di lokasi baru. Konsep tersebut memungkinkan warga dari satu kawasan terdampak untuk ditempatkan bersama dalam lingkungan permukiman yang telah disiapkan.

Selain bantuan pemerintah, pemulihan rumah korban juga akan melibatkan dukungan pihak swasta. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan telah disiapkan pembangunan 500 rumah melalui dana gotong royong. Pemerintah juga menyiapkan dana Rp5 miliar untuk menambah dukungan perbaikan rumah warga terdampak.

“Kemudian juga di NTT juga kita sudah menyiapkan dari dana gotong royong 500 rumah dan juga Rp 5 miliar,” ucapnya.

Untuk pembangunan rumah yang berasal dari dukungan swasta, Maruarar meminta lahan yang digunakan memiliki status yang jelas. Faktor keamanan lokasi juga menjadi syarat penting sebelum pembangunan dilakukan.

Lokasi pembangunan harus dipastikan aman dari ancaman bencana berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ketentuan tersebut diperlukan agar pembangunan hunian baru tidak justru menempatkan korban pada risiko bencana serupa di kemudian hari.

Sebelumnya, Maruarar juga menyatakan telah menyiapkan dana pribadi Rp5 miliar untuk mendukung renovasi rumah warga terdampak gempa NTT. Dana tersebut ditujukan sebagai tambahan bantuan bagi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Dana Rp5 miliar tersebut direncanakan membantu 1.000 penerima BSPS. Dengan pembagian tersebut, setiap penerima memperoleh tambahan sekitar Rp5 juta untuk mendukung kebutuhan perbaikan rumah.

“Kita sudah siapkan secara cepat itu dari 2 minggu lalu. 500 huntap dan juga bantuan dari pribadi sebesar Rp 5 miliar untuk nanti keswadayaan untuk 1.000 rumah yang mau dibedah rumah,” kata Maruarar melalui sambungan telepon, Jumat (04/09/2026).

Selain renovasi rumah yang masih memungkinkan diperbaiki, sebanyak 500 hunian tetap (huntap) juga akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Hunian tersebut dirancang menggunakan sistem modular dengan luas 36 meter persegi atau tipe 36.

Rangkaian bantuan tersebut menunjukkan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada nominal bantuan, tetapi juga pada kepastian lokasi hunian korban. Pemerintah perlu memastikan rumah yang diperbaiki maupun dibangun kembali berada di kawasan yang aman sehingga pemulihan tempat tinggal dapat berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko bencana di masa mendatang. []

Redaksi01