Mulai 15 Oktober, 8.000 Koperasi Merah Putih Dipantau Serentak
JAKARTA – Pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis (15/10/2026) untuk mengidentifikasi hambatan operasional dan mempercepat penyelesaiannya. Pemantauan tahap pertama berlangsung selama delapan hari dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan sejumlah pihak terkait.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemantauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional koperasi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, mulai dari ketersediaan barang hingga persoalan distribusi.
“Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak,” kata Zulkifli seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10/2026), sebagaimana diberitakan Antara, Rabu, (14/10/2026).
Ia menjelaskan, tahap awal pemantauan menyasar sekitar 8.000 koperasi. Petugas akan memeriksa kondisi di lapangan selama delapan hari untuk mengetahui kendala yang menghambat kegiatan usaha masing-masing koperasi.
“Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya,” ujarnya.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah telah membagi tugas kunjungan kepada perwakilan kementerian dan para wakil menteri. Lebih dari 100 koperasi yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut juga dijadwalkan mendapat kunjungan pada hari pertama pemantauan.
Pelaksanaan monitoring turut melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur, dan bupati. Keterlibatan berbagai unsur itu diharapkan mempermudah koordinasi apabila ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lintas instansi.
Zulkifli mencontohkan persoalan distribusi pupuk sebagai salah satu kendala yang mungkin ditemukan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah diharapkan membantu menyelesaikan persoalan agar kegiatan usaha koperasi tidak terhambat.
“Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik,” ucap Zulkifli.
Menurut dia, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara langsung melalui komunikasi dengan pejabat atau instansi terkait. Mekanisme tersebut memungkinkan kendala yang ditemukan petugas di lapangan segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
“Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang,” ungkap dia.
Selain kunjungan lapangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan membentuk posko pemantauan yang akan mengawal perkembangan KDKMP selama satu bulan. Posko tersebut bertugas mencatat berbagai persoalan yang muncul, memantau tindak lanjut, serta meneruskan hambatan yang belum terselesaikan kepada pejabat terkait.
Petugas posko akan bersiaga selama 24 jam untuk menerima dan memantau perkembangan laporan dari daerah. Zulkifli juga menyatakan akan mengevaluasi laporan secara rutin setiap sore dan turun tangan apabila ditemukan persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui koordinasi biasa.
“Saya tiap sore akan dapat laporan, yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan,” tuturnya.
Zulkifli menilai pengawalan intensif diperlukan karena operasional KDKMP melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah daerah, camat, kepala desa, hingga pengurus koperasi. Sinergi antarpihak menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai tujuan pembentukannya.
Ia menambahkan, koperasi masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan pendampingan usaha secara bertahap selama sekitar satu hingga dua tahun. Pendampingan tersebut diharapkan membantu pengurus mengatasi kendala operasional, memperkuat pengelolaan usaha, dan membangun kemandirian koperasi.
“Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya,” kata Zulkifli.
Melalui pemantauan lapangan dan pengawalan selama satu bulan, pemerintah berharap berbagai persoalan awal KDKMP dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Sementara itu, pendampingan jangka menengah diharapkan menjadi landasan bagi koperasi untuk berkembang dan beroperasi secara mandiri. []
Redaksi01
