Muzani Hormati Keputusan Mahfud Mundur Dari Menko Polhumkam
JAKARTA SELATAN – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sampai masa kerjanya habis.
“Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), beliau Insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan,” kata Muzani di Media Center Team Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (25/01/2024).
Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil pria berusia 66 tahun itu, sambungnya, dihormati oleh pihaknya.
Rencana Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam disampaikannya dalam acara “Tabrak Prof!” yang diselenggarakan di Bourjuis Cafe, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/01/2024) malam.
Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Satu di antaranya soal pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 ‘Musuh Bebuyutan’ yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/01/2024) malam.
“Sudah. Sudah dibahas lama. Bahkan kita lihat, misalnya, momentum tadi pagi dari pernyataan dari Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah satu faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lainnya, menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkannya saat debat keempat Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, ” jelasnya. Minggu (21/01/2024).
“Intinya Prof Mahfud betul-betul ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat, maka beliau pada saat debat keempat sudah menyampaikan sinyal dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi, Idealnya beliau masih bisa mengawal agar pemilu ini benar-benar jurdil (jujur dan adil), tetapi ternyata berbagai bentuk intimidasi justru terjadi di depan mata,” ujar Hasto.
Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik (parpol) pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
“Kalau Prof Mahfud sebenarnya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan parpol pengusung, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura,” paparnya. Hasto berpendapat, Mahfud MD selama ini telah berupaya memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Akan tetapi, sambung Sekjen PDIP itu, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. “Pada awalnya Prof Mahfud akan memberikan suatu keteladanan bahwa kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita.”
“Di mana Prof Mahfud sebagai calon itu mampu membedakan mana kampanye yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, mana tugas-tugas negara, tetapi kemudian kita lihat keteladanan yang mau diwujudkan itu ternyata tidak berhasil dilakukan karena justru berbagai pihak malah menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya netral,” ungkapnya.
Redaksi 02
