Ormas Protes Pemadaman Listrik Berkepanjangan di Kalbar
PONTIANAK – Puluhan warga dari berbagai organisasi kemasyarakatan mendatangi Kantor PLN UP3 Pontianak pada Selasa (7/7/2026). Tujuannya, mempertanyakan penyebab pemadaman bergilir yang sudah berlangsung hampir sepekan.
“Masyarakat tidak pernah mendapat informasi yang jelas. Banyak kabar beredar justru simpang siur,” ujar perwakilan warga, Alex Joung.
Di sisi lain, PLN diminta proaktif menyampaikan informasi pemadaman melalui kanal resmi agar masyarakat bisa bersiap dan tidak termakan hoaks.
Selain itu, PLN juga didesak segera memulihkan sistem kelistrikan dan bertanggung jawab atas kerugian pelanggan. Tuntutan itu dinilai wajar, sebab selama pemadaman banyak usaha berhenti, pelayanan tersendat, dan tak sedikit warga harus merogoh kocek untuk membeli BBM genset.
“Harus ada bentuk tanggung jawab kepada pelanggan yang terdampak,” tegas Alex.
Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak Hendry Pangestu Lim menambahkan, dampak blackout memukul seluruh lapisan masyarakat.
“Semua dirugikan. Bukan hanya pengusaha, masyarakat biasa juga merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pelanggan memiliki hak atas kompensasi sesuai aturan Permen ESDM Nomor 2/2025. Menurutnya, jika standar mutu pelayanan tidak tercapai, PLN wajib memberikan kompensasi pengurangan tagihan listrik. Dalam situasi sekarang, aturan itu dinilai relevan dilaksanakan.
Selanjutnya, Hendry berharap manajemen PLN menepati janji normalisasi listrik yang ditargetkan pada 11 Juli 2026.
“Saya harap itu tak meleset,” ujarnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Kalimantan Barat Maria G.I. Gunawan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang terjadi.
“Kami mohon maaf atas kondisi ini. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar kelistrikan Kalimantan Barat segera pulih,” ujarnya singkat usai kegiatan.(rac)
