PAD Samarinda Jadi Harapan di Tengah Turunnya Dana Transfer

ADVERTORIAL – Potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai memunculkan kekhawatiran di tingkat daerah. Di Samarinda, isu ini dianggap tidak hanya berdampak pada neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, tetapi juga menuntut kesiapan strategi yang lebih matang dari pemerintah kota.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Celni Pita Sari, menilai langkah antisipasi harus segera diambil agar program prioritas pembangunan tidak terhambat. Ia menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran penting dalam menyusun skema efisiensi sekaligus memastikan keberlangsungan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Harapan kita, mudah-mudahan pihak Pemkot, TAPD bisa mensiasatinya sehingga kita juga tidak terdampak terlalu jauh dari proses pemotongan TKD dari pusat,” ujar Celni kepada wartawan di Samarinda, Rabu (24/09/2025).

Menurut Celni, pemangkasan transfer dari pusat memang tak dapat dielakkan. Konsekuensinya, sejumlah sektor non-prioritas kemungkinan besar tidak akan mendapatkan alokasi anggaran. Bahkan, program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat pun diperkirakan ikut terdampak.

“Tentunya banyak hal banyak sektor-sektor yang akan terpangkas baik itu kebutuhan di Pokir DPRD maupun juga di Pemkot,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.

Meski demikian, Celni masih optimistis. Ia menilai kondisi fiskal Samarinda relatif stabil, terutama dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Hal ini bisa menjadi bantalan fiskal ketika Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan signifikan.

“Tentunya program prioritas dari pemerintah pusat, yakni MBG dan juga beberapa pekerjaan yang sudah direncanakan seperti pasar pagi, terowongan, kemudian teras Samarinda dua. Tetapi ada beberapa hal yang tentu menjadi prioritas yaitu pengendalian banjir pastinya. Yang tidak boleh dipotong,” tegasnya.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian khusus. Menurut Celni, keberlangsungan program ini sangat krusial karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. Kualitas gizi generasi muda dinilai berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Selain itu, sejumlah proyek pembangunan strategis yang sudah dirancang, seperti revitalisasi pasar pagi, pembangunan terowongan, hingga pengembangan Teras Samarinda Dua, diharapkan tetap berjalan meskipun kondisi anggaran menuntut pengetatan. Adapun pengendalian banjir disebut sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda, mengingat Kota Samarinda masih kerap dilanda genangan saat musim hujan.

Data Kementerian Keuangan RI menunjukkan adanya penurunan cukup tajam pada alokasi transfer pusat ke Samarinda. Pada 2025, DAU tercatat Rp927,36 miliar, namun pada 2026 diperkirakan hanya Rp776,14 miliar. Sementara itu, DBH turun drastis dari Rp1,11 triliun menjadi Rp262,43 miliar. Angka ini mencerminkan selisih yang signifikan dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap APBD 2026.

Melihat kondisi tersebut, DPRD Samarinda mendorong agar pemerintah kota segera melakukan penyesuaian skala prioritas. Efisiensi anggaran dipandang tidak cukup, melainkan juga perlu penguatan sumber PAD, seperti optimalisasi pajak daerah, retribusi, hingga kerja sama investasi yang memberi dampak langsung bagi kas daerah.

Selain itu, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dianggap kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan kota. DPRD menekankan pentingnya komunikasi yang intensif agar program yang benar-benar prioritas dapat terlaksana, sekalipun ruang fiskal semakin terbatas.

“Kalau kita bisa duduk bersama, menentukan prioritas yang paling dibutuhkan masyarakat, saya yakin pembangunan bisa tetap berjalan meskipun dana transfer berkurang,” ujar Celni menambahkan.

Dengan demikian, tantangan pemangkasan TKD tidak hanya soal penyesuaian angka di atas kertas, melainkan juga uji ketangguhan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Samarinda diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kemandirian fiskal serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi warga kota. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum