Pansus DPRD Kota Probolinggo, Masda Putri Amelia : Uang Serupiahpun Harus Dipertanggungjawabkan
Anggota Pansus DPRD Kota Probolinggo, Masda Putri Amelia (tengah) ketika menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pansus LKPJ Walikota TA 2025, pada Senin (13/4/2026). (Foto : Rachmat Effendi)
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eksekutif pada hari Senin, 13 April 2026. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah hal menjadi perhatian dan akan didalami lebih lanjut oleh DPRD.
Pembahasan LKPJ menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
Anggota DPRD Masda Putri Amelia, secara tegas meminta kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo untuk selalu bersinergi dalam menuntaskan program kerja.
Menurutnya, sikap ego sektoral harus dihilangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua OPD wajib mengutamakan kepentingan semua elemen masyarakat, tidak boleh ada yang diuntungkan, semua harus adil dan merata.
“Setiap kebijakan sekecil apapun harus berorientasi pada kepentingan rakyat, dan setiap uang serupiahpun harus dipertanggungjawabkan,”tegas Masda Putri Amelia, Senin (13/4/2026).
“LKPJ ini menjadi kesempatan bagi kita bersama untuk melihat sejauh mana capaian program yang telah direncanakan. Tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat,”ungkap Masda Putri Amelia didepan peserta Pansus.
Lebih jauh Masda Putri Amelia mengungkapkan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi pijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program di tahun berikutnya agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi pijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program di tahun berikutnya agar lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui pembahasan ini, DPRD Kota Probolinggo berharap seluruh catatan yang muncul dapat menjadi bahan perbaikan, sehingga kinerja pemerintah daerah ke depan semakin optimal dan berdampak nyata.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kota Probolinggo berharap seluruh catatan yang muncul dapat menjadi bahan perbaikan, sehingga kinerja pemerintah daerah ke depan semakin optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.(rac)
