Pemerintah Gelontorkan Rp4 Triliun, 1.800 Perlintasan KA Siap Diperbaiki

JAKARTA – Pemerintah memastikan perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) pada 2026 akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total anggaran sekitar Rp4 triliun, sebagai langkah prioritas untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang yang selama ini rawan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sumber pembiayaan program tersebut berasal dari APBN. “Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Rabu, (29/04/2026).

Kepala Badan Pengelola (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menyatakan program tersebut telah masuk dalam agenda kerja pemerintah 2026 dengan fokus utama pada peningkatan keselamatan transportasi publik. Ia menyebut pendanaan utama berada di bawah tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Itu (anggaran) dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada budget juga, tapi dari pemerintah ini kan Kemenhub yang memang prasarana (perkeretaapian),” katanya.

Kebijakan tersebut diperkuat oleh arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan kesiapan pemerintah mengalokasikan anggaran besar demi memperbaiki ribuan perlintasan KA, khususnya di Pulau Jawa. “Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun. Demi keselamatan,” kata Presiden saat meninjau korban kecelakaan KA di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa, (28/04/2026).

Presiden menjelaskan, sebagian besar perlintasan tersebut merupakan infrastruktur lama peninggalan era kolonial yang belum mendapatkan pembaruan menyeluruh selama puluhan tahun. Kondisi itu diperparah dengan masih banyaknya perlintasan tanpa penjagaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos penjagaan serta pembangunan jembatan layang (flyover) di titik-titik dengan tingkat kepadatan tinggi. “Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk,” ujar dia.

Untuk wilayah Kota Bekasi, pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden, menyusul tingginya urgensi akibat kepadatan lalu lintas. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah mengusulkan pembangunan flyover di sejumlah titik guna mengurangi risiko kecelakaan.

Program ini ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah berlangsung sejak lama, sekaligus memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi massal yang aman dan andal bagi masyarakat. []

Penulis: Eko Nordiansyah | Penyunting: Redaksi01