Pemerintah Siapkan 10 Titik untuk Proyek Rusun dengan Investor Tiongkok

JAKARTA – Rencana pembangunan rumah susun (rusun) melalui kerja sama Indonesia dengan investor asal Tiongkok masih berada pada tahap penjajakan, dengan survei lahan dan penyiapan teknologi menjadi bagian penting sebelum lokasi proyek ditetapkan. Pemerintah telah memetakan 10 titik di sembilan provinsi, tetapi belum menetapkan lokasi final pembangunan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Roberia mengatakan sejumlah lahan telah ditinjau untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pengembangan kawasan. Salah satu lahan yang telah ditinjau berada di Sumatera Utara.

“Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,” kata Roberia di Kantor Kementerian PKP, Kamis (17/09/2026).

Menurut Roberia, lahan di Sumatera Utara yang ditinjau memiliki area luas serta akses yang relatif dekat dengan laut dan jalan tol. Meski demikian, hasil peninjauan tersebut belum menjadi keputusan akhir mengenai lokasi pembangunan.

Roberia menjelaskan rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut kebutuhan lahan minimal 200 hektare untuk setiap titik kota satelit. Namun, berdasarkan data yang diterimanya, belum seluruh lahan yang dipertimbangkan mencapai luasan tersebut.

Konsep proyek juga tidak sebatas pembangunan rusun. Kawasan yang direncanakan dapat mencakup rumah tapak dan pusat perbelanjaan sehingga diarahkan untuk berkembang sebagai kota satelit dengan berbagai fungsi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah masih menyiapkan skema kerja sama, regulasi, dan lahan untuk proyek tersebut. Tim khusus juga telah dibentuk untuk mempercepat proses persiapan dan melakukan pembahasan lanjutan dengan pihak Tiongkok.

“Kita sudah bentuk tim. Nanti akhir bulan saya ketemu lagi (dengan perwakilan China). Supaya nanti itu bisa dibuat suatu percepatan terobosan. Tentu kita akan mendapatkan masukan apa yang dikehendaki itu kan suatu yang biasa ya,” imbuhnya.

Selain kesiapan lahan dan aturan, Maruarar menempatkan teknologi konstruksi sebagai salah satu kebutuhan utama dalam kerja sama tersebut. Pemerintah meminta masukan teknologi dari Tiongkok yang dapat mendukung pembangunan rusun secara aman, cepat, dan murah.

Sebelumnya, Maruarar menyatakan pemerintah telah menyediakan 10 titik lahan yang sesuai dengan regulasi untuk proyek kerja sama tersebut. Pada tahap awal, proyek sempat diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi pilihan pengembangan kemudian terbuka untuk segmen menengah, atas, maupun kawasan hunian dan komersial terpadu.

“Kan kita sudah siapkan, ada lahannya, ada regulasinya. Ada 10 titik (lahan) yang disiapkan,” kata Maruarar kepada wartawan saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia (RI), Jakarta, Rabu (16/09/2026).

Dengan demikian, tahap berikutnya masih bergantung pada hasil survei, kesiapan regulasi, kecocokan lahan, serta pembahasan teknologi dan skema kerja sama dengan calon investor. Roberia juga menegaskan bahwa survei yang telah dilakukan belum berarti lokasi pembangunan sudah diputuskan. Proses tersebut sebagaimana diberitakan Detik, Kamis (17/09/2026). []

Redaksi01