Pemkab Bengkalis Siapkan Peta Baru Pengembangan UMKM
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mendorong hasil penelitian Komoditas, Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Riau Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar intervensi pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penelitian KPJU Unggulan Provinsi Riau Tahun 2026 yang dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, di Ruang Rapat Hangtuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (27/08/2026).
Johansyah menegaskan, pengembangan UMKM tidak cukup hanya diukur dari jumlah pelaku usaha yang terdaftar. Pemerintah, kata dia, harus memiliki data yang valid untuk mengetahui jenis usaha yang berpotensi berkembang, komoditas unggulan, kondisi rantai pasok, kebutuhan pembiayaan, hingga peluang pasar yang dapat diperluas.
“UMKM bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lapangan pekerjaan, pendapatan keluarga, kemandirian masyarakat, pemerataan ekonomi, dan ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurut dia, pemetaan potensi usaha diperlukan agar setiap persoalan yang dihadapi pelaku UMKM dapat dijawab melalui kebijakan yang tepat. Kendala permodalan, misalnya, harus direspons dengan perluasan akses pembiayaan, sedangkan persoalan kualitas produk memerlukan pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha.
Sementara itu, masalah kemasan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan akses pasar perlu ditangani melalui inovasi, penguatan merek, digitalisasi, pengembangan jejaring pemasaran, serta penerapan teknologi sesuai kebutuhan pelaku usaha.
“Jangan sampai program pemberdayaan UMKM berjalan berdasarkan asumsi. Kita harus bergerak berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu kelemahan kita selama ini adalah belum memiliki data yang benar-benar valid dan menggambarkan kondisi riil di masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Bengkalis berharap penelitian KPJU dapat menghasilkan peta ekonomi yang lebih komprehensif, meliputi lokasi sentra produksi, jumlah dan profil pelaku usaha, kapasitas produksi, hambatan pengembangan usaha, prospek pasar, serta bentuk penanganan yang dibutuhkan.
Dengan data tersebut, hasil kajian diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan program pemerintah, pengambilan kebijakan, penguatan akses pembiayaan, pembinaan UMKM, dan pengembangan ekonomi daerah.
Johansyah menilai peningkatan daya saing UMKM harus diarahkan pada perubahan kapasitas usaha, dari sekadar mampu bertahan menjadi mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Ke depan kita ingin UMKM Bengkalis tidak hanya mampu bertahan, tetapi naik kelas. Dari pasar lokal menuju pasar regional, dari produk biasa menjadi produk berdaya saing, serta dari usaha keluarga menjadi usaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain,” harapnya.
Ia menambahkan, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga komunitas. Inovasi, digitalisasi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.
FGD tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bengkalis Asnurial, Direktur Center for Survey and Academic Development Ade Ria Nirmala, Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Tarmizi, serta perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.
Dalam forum itu, Ade Ria Nirmala memaparkan materi mengenai pemetaan dan pengembangan KPJU unggulan. Kajian tersebut diharapkan menjadi landasan bagi Pemkab Bengkalis dalam menentukan strategi penguatan UMKM dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih terarah, berbasis kebutuhan, serta tepat sasaran, sebagaimana dilansir Prokopim Bengkalis, Kamis, (27/08/2026). []
Redaksi01
