Pemkab Kukar Antisipasi Dampak Kebijakan Pusat, Fokus Jaga Daya Beli

Pemkab Kukar menyiapkan langkah pengendalian inflasi, perlindungan daya beli dan pendapatan masyarakat, serta mendorong pembiayaan sektor produktif untuk mengantisipasi dampak perubahan kebijakan pemerintah pusat.

ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dari potensi dampak perubahan kebijakan subsidi dan pembiayaan pemerintah pusat. Upaya tersebut difokuskan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli dan pendapatan masyarakat, serta mencegah peningkatan angka kemiskinan di Kukar.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, meskipun kebijakan terkait subsidi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin dirasakan masyarakat.

Menurut Aulia, pemerintah daerah berkepentingan memastikan perubahan kebijakan di tingkat nasional tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kalau kita di daerah itu menjaga stabilitas ekonomi agar masyarakat tidak terlalu terbebani,” ucap Aulia kepada awak media di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Tenggarong, Rabu (30/09/2026).

Salah satu langkah yang menjadi perhatian Pemkab Kukar ialah menjaga inflasi tetap terkendali. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain stabilitas harga, Pemkab Kukar juga memberi perhatian terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah perubahan kebijakan ekonomi di tingkat nasional.

“Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli dari masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Pemkab Kukar juga mencermati potensi pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap pendapatan masyarakat. Aspek tersebut menjadi perhatian karena penurunan pendapatan dapat meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi serta berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

“Yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kukar,” katanya.

Di sisi lain, Aulia berharap setiap perubahan kebijakan pembiayaan pemerintah pusat tetap diikuti dengan pengalokasian anggaran ke sektor-sektor produktif yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Menurutnya, apabila pembiayaan pada suatu sektor dikurangi, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai arah pengalokasian anggaran tersebut agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

“Artinya ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” ujarnya.

Aulia berharap pembiayaan tersebut diarahkan pada sektor produktif yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi, memperkuat pendapatan masyarakat, dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” tutur Aulia.

Pemkab Kukar akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Pengendalian harga, perlindungan daya beli dan pendapatan masyarakat, serta penguatan sektor produktif menjadi perhatian pemerintah daerah agar perubahan kebijakan nasional tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kesejahteraan masyarakat Kukar. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum