Pemkot Bima Perketat Pengawasan Iklan Produk Pangan UMKM
KOTA BIMA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bima didorong lebih cermat mempromosikan produk pangan olahan agar tidak melanggar ketentuan periklanan dan keamanan pangan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) pada Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut berfokus pada evaluasi tindak lanjut pengawasan iklan pangan olahan hasil industri rumah tangga sekaligus penyusunan rencana aksi untuk memperkuat pengawasan ke depan. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai persyaratan promosi produk sesuai peraturan yang berlaku.
Rapat dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi Kota (IFK), perwakilan bidang kesehatan, narasumber dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sejumlah pelaku UMKM.
Dalam sambutannya, perwakilan Dinkes Kota Bima menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi sarana mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya dan menyusun langkah pengawasan berikutnya. Forum itu juga diharapkan menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan keamanan pangan dan periklanan.
Materi mengenai buku saku pemasaran dan persyaratan iklan pangan olahan disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Muhammad Hasyim. Ia mendorong pelaku UMKM memahami pengetahuan tentang ketahanan pangan dan keamanan produk, kemudian menerapkannya dalam kegiatan usaha serta membagikannya kepada pelaku usaha lain.
Dalam pemaparannya, Hasyim turut menjelaskan empat fungsi dasar pemerintah, yakni mengatur melalui regulasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjalankan fungsi perlindungan, serta memberdayakan masyarakat.
Ia juga memaparkan pengertian iklan sebagai bentuk penyampaian pesan untuk menawarkan dan mempromosikan produk pangan kepada masyarakat. Bagi pelaku usaha, iklan menjadi salah satu sarana pemasaran untuk memperkenalkan produk, meningkatkan omzet penjualan, dan membangun kesadaran konsumen terhadap merek atau brand awareness.
Namun, promosi produk pangan tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan. Pengawasan iklan pangan olahan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan.
Rapat tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfotik dan Dinas Koperindag Kota Bima untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Keterlibatan sejumlah instansi diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman mengenai pengawasan sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkot Bima menargetkan terbentuknya kesamaan pemahaman dan komitmen antara perangkat daerah, instansi terkait, dan pelaku UMKM. Dengan pemahaman aturan yang lebih baik, promosi produk pangan diharapkan berlangsung secara tepat, informatif, dan bertanggung jawab, sehingga kepentingan konsumen tetap terlindungi tanpa menghambat pemasaran produk lokal. []
Redaksi01
