Sebanyak 643 Kopdes Merah Putih Mulai Salurkan Pupuk Subsidi di 25 Daerah
JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memperkuat perannya dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi dengan menyalurkan 1.281,8 ton pupuk kepada petani di 25 kabupaten/kota. Hingga 16 November 2026, sebanyak 643 koperasi telah aktif melayani penebusan pupuk, sementara 2.484 titik KDKMP tercatat telah menerima pasokan dengan total volume 8.222,1 ton.
Keterlibatan koperasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi menjadi bagian dari upaya memperluas akses petani terhadap sarana produksi pertanian. Skema tersebut sekaligus mendorong koperasi desa menjadi salah satu simpul distribusi yang menghubungkan pasokan pupuk dengan kebutuhan petani di berbagai wilayah.
Direktur Rantai Pasok PT Pupuk Indonesia (Persero), Robby Setiabudi Madjid, mengatakan perusahaan mendukung kebijakan pemerintah melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta kesiapan sistem penebusan di jaringan KDKMP.
“Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui KDKMP, perluasan titik penebusan harus berjalan seiring dengan kepastian pelayanan pupuk subsidi bagi petani. Karena itu, Pupuk Indonesia terus mengawal kelancaran penyaluran agar petani tetap dapat memperoleh pupuk saat dibutuhkan,” ujar Robby dalam keterangan tertulis, sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (20/11/2026).
Menurut Robby, koperasi yang telah beroperasi kini menjadi bagian dari jaringan distribusi Pupuk Indonesia. Penyaluran pupuk di setiap koperasi disesuaikan dengan alokasi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Sementara itu, integrasi koperasi lainnya masih dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan operasional.
Untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, Pupuk Indonesia memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada pengelola KDKMP. Materi pendampingan mencakup tata cara penebusan, pencatatan transaksi, serta mekanisme pelayanan pupuk bersubsidi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dari sisi petani, mekanisme penebusan tetap mengacu pada ketentuan penerima pupuk bersubsidi. Petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menjalani verifikasi melalui aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (i-Pubers).
Setelah identitas dan kelayakan penerima diverifikasi, petani membubuhkan tanda tangan digital sebagai bukti transaksi. Data penebusan kemudian tercatat secara otomatis dalam sistem. Apabila petani berhalangan hadir, pengambilan pupuk dapat diwakilkan menggunakan surat kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Harga pupuk bersubsidi yang ditebus melalui KDKMP tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan koperasi dalam jaringan distribusi diharapkan memperluas kemudahan akses tanpa mengubah ketentuan harga yang harus dibayar petani.
Pupuk Indonesia juga menerapkan empat prinsip dalam menjaga kualitas pelayanan, yakni ketersediaan pupuk sesuai alokasi, kemudahan penebusan, kesesuaian harga dengan HET, serta pengawasan distribusi.
“Keempat aspek ini menjadi landasan kami dalam menjaga kepastian layanan pupuk subsidi bagi petani,” jelas Robby.
Pengawasan penyaluran dilakukan melalui Command Center yang mengintegrasikan data transaksi dari i-Pubers dengan informasi stok dan distribusi secara waktu nyata (real-time). Sistem tersebut memungkinkan perusahaan memantau pergerakan pupuk mulai dari pabrik hingga titik serah, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pasokan di masing-masing wilayah.
Melalui pemantauan terintegrasi, perusahaan dapat menyesuaikan distribusi lebih cepat apabila terjadi perubahan kebutuhan atau kendala pasokan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan penyaluran dan menjaga ketersediaan pupuk pada saat petani memasuki masa tanam.
“Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan penebusan agar kebutuhan pupuk petani dapat terus terpenuhi, sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional,” tutup Robby.
Penguatan peran KDKMP dalam distribusi pupuk bersubsidi diharapkan tidak hanya memperluas jaringan pelayanan, tetapi juga meningkatkan fungsi ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kesiapan operasional koperasi, ketepatan alokasi, serta konsistensi pengawasan agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak. []
Redaksi01
