Sertifikasi Halal Jadi Jalan UMKM Naik Kelas, Dekan FEBI UIN Bandung Dapat Penghargaan
BANDUNG – Sertifikasi halal dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Komitmen mengembangkan pendekatan tersebut mengantarkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Dudang Gojali, meraih penghargaan sebagai “Tokoh Inspiratif” dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Penghargaan itu diserahkan Muhaimin saat kunjungan kerja dalam program Model Wadah Ekosistem Pemberdayaan Usaha Masyarakat melalui Perintis Berdaya Connect Bandung (PBC) di Bandung Creative Hub, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026). Penganugerahan tersebut menyoroti peran pengembangan ekosistem usaha yang menghubungkan peningkatan mutu produk, pendampingan, dan akses pasar.
Bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi membangun kepercayaan konsumen. Jika disertai peningkatan kualitas produk dan penguatan kapasitas usaha, sertifikasi tersebut berpotensi membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas.
Dalam kesempatan itu, Muhaimin mengatakan Kota Bandung kembali menjadi lokasi pelaksanaan program karena memiliki potensi untuk menjadi percontohan pemberdayaan usaha masyarakat. Bandung Creative Hub dinilai produktif dan dapat menjadi model yang diterapkan di daerah lain.
“Ke depan, kami ingin memperbanyak model seperti ini di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujarnya, sebagaimana diberitakan UINSGD, Rabu, (21/10/2026).
Program Perintis Berdaya Connect dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha masyarakat melalui sejumlah dukungan, mulai dari pelatihan, penyediaan bahan baku, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan pasar.
Muhaimin menekankan pentingnya memperkuat konektivitas dan kolaborasi antarkementerian, lembaga, serta badan pemerintah. Salah satu contoh yang disampaikan ialah kerja sama Kementerian Sosial dan Kementerian UMKM dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat program Sekolah Rakyat.
“Anak-anak mereka mendapatkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, sedangkan orang tuanya diberdayakan agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Dukungan juga dapat diberikan melalui akses permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mandiri, PNM Mekaar, dan berbagai skema pembiayaan lainnya,” katanya.
Selain pembiayaan, penguatan usaha perlu dilakukan dari sisi hulu, terutama untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan pelaku UMKM. Keterlibatan inkubator bisnis, perusahaan, dan lembaga filantropi juga dinilai penting untuk memperluas dukungan bagi usaha masyarakat.
Menurut Muhaimin, berbagai bentuk kolaborasi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing, termasuk di pasar global. Pemerintah juga mendorong agar pemberdayaan masyarakat menjadi bagian terintegrasi dari program pembangunan, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Ia menilai inkubator bisnis memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha memperbaiki mutu produk dan meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap lembaga pendamping tersebut perlu diperkuat.
“Karena itu, kami akan mendorong agar para inkubator memperoleh fasilitas dan dukungan penuh dari pemerintah,” tandasnya.
Penganugerahan Dudang turut disaksikan 250 peserta Program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI). Peserta terdiri atas penerima bantuan sosial dan orang tua siswa Sekolah Rakyat dari wilayah Bandung Raya. Forum tersebut juga dihadiri sivitas akademika Program Studi Vokasi Manajemen Industri Halal FEBI UIN Bandung, termasuk Ketua Program Studi Agus Alamsyah Perwiranegara dan Sekretaris Program Studi M. Sandi Marta.
Keterlibatan perguruan tinggi melalui pendidikan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendampingan halal diharapkan memperkuat ekosistem UMKM. Sinergi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting agar sertifikasi halal tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan, tetapi ikut mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha masyarakat. []
Redaksi01
