Soal TPP, Anggota Pansus Eko Purwanto DPRD Kota Probolinggo Minta Diluruskan
Anggota Pansus DPRD Kota Probolinggo, Eko Purwanto ,menyoroti tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, tampak suasana Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Tahun Anggaran 2025 di Kota Probolinggo, Senin 13 April 2026. (Foto : Rachmat Effendi)
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Suasana Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, pada Senin 13 April 2026 mendadak tegang. Hal itu terjadi ketika Eko Purwanto anggota Pansus mempertanyakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Eko Purwanto mempertanyakan penggunaan dana sebesar Rp 9 miliar yang berasal dari pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif terkait status anggaran tersebut—apakah masuk dalam SILPA 2025 atau digunakan di tahun berjalan—menjadi perhatian serius yang harus segera diluruskan.
Menurut Eko Purwanto, DPRD telah membentuk Pansus untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota agar evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan lebih mendetail.
Ia mengkhawatirkan terkait beban yang harus dipikul oleh para ASN akibat kebijakan efisiensi. Berdasarkan data yang disampaikan Sekda, pada tahun 2025 telah dilakukan pengurangan TPP sebesar 3% dengan nilai mencapai Rp11 miliar. Ironisnya, persentase pengurangan ini direncanakan melonjak menjadi 7% pada tahun 2026.
”Saya berharap efisiensi ini benar-benar digunakan secara maksimal untuk hal-hal yang urgensi. Teman-teman ASN sudah merasa sangat terbebani dengan pengurangan TPP ini. Jangan sampai anggaran hasil efisiensi tersebut justru dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat seremonial,”ungkap Eko Purwanto, Senin (13/4/2026).
Menanggapi kritik tersebut, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menyatakan pemerintah siap melakukan evaluasi dan perbaikan.“Masukan dari DPRD menjadi bahan penting untuk pembenahan ke depan,” pungkasnya.
Pembahasan LKPJ akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan memanggil sejumlah OPD untuk menguji lebih detail kinerja dan realisasi program di masing-masing sektor.(rac)
