Utang Pemerintah Tembus Rp506 Triliun hingga Agustus 2026
JAKARTA – Realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar 60,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Di tengah capaian tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penerbitan surat utang negara hingga akhir tahun dengan menjaga pasokan agar tidak menambah tekanan terhadap imbal hasil.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus masih berada dalam jalur yang sesuai dengan rencana APBN. Pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan sampai dengan penghujung 2026.
“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun. Jadi sampai Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/09/2026).
Realisasi tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp527,4 triliun. Sementara itu, pinjaman neto tercatat minus Rp21,4 triliun sehingga secara keseluruhan pembiayaan utang mencapai Rp506 triliun.
Penerbitan SBN tersebut telah mencapai 66 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun. Adapun target pembiayaan melalui pinjaman ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun.
Dari sisi pasar, pemerintah menyebut kondisi SBN Indonesia masih solid meski pasar keuangan global menghadapi ketidakpastian. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi pasar surat utang negara.
“Pasar SBN kita tetap solid, di tengah ketidakpastian global, tadi di depan saya bicara mengenai ketidakpastian global, respons Indonesia tetap menghasilkan pasar SBN yang tetap solid. Kami bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dengan Bank Indonesia,” katanya.
Selisih imbal hasil atau spread SBN Indonesia dengan instrumen pembanding di pasar global dinilai masih menarik bagi investor. Spread SBN 10 tahun dalam denominasi rupiah disebut berada pada level 120 basis poin, sedangkan spread Indonesia dengan negara pembanding berada di level 217 basis poin.
“Indonesia relatif oke, kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita,” tutur Suahasil.
Minat investor juga terlihat dalam pasar primer. Rasio penawaran terhadap jumlah SBN yang dimenangkan atau bid to cover ratio dalam lelang SBN tercatat rata-rata 2,53 kali. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata lelang Surat Utang Negara (SUN) sebesar 1,88 kali.
Untuk pembiayaan hingga akhir tahun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pemerintah tetap mengarahkan strategi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah akan mempertahankan lelang SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) setiap Selasa. Selain itu, dua seri SBN ritel masih akan diterbitkan, yakni Sukuk Tabungan dan SBN ritel konvensional.
Ruang penerbitan SBN dalam valuta asing juga masih tersedia dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Pemerintah turut memiliki fasilitas pinjaman program dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dapat dicairkan.
Suminto mengatakan pengelolaan pasokan SBN domestik akan menjadi perhatian agar penerbitan surat utang tidak meningkatkan risiko kenaikan imbal hasil.
“Jadi kami ingin pastikan bahwa suplai risk penerbitan SBN domestik akan tetap kami jaga. Artinya tidak akan ada tambahan penerbitan malawi lelang yang lebih besar yang menambah risiko supply SBN yang tentu akan potentially meningkatkan yield,” kata Suminto.
Selain pembiayaan utang, realisasi belanja bunga utang hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp394,2 triliun. Angka tersebut terdiri atas bunga utang dalam negeri sebesar Rp366,4 triliun dan bunga utang luar negeri Rp27,8 triliun.
Suminto menyebut alokasi belanja bunga utang dalam APBN 2026 masih memadai dan terdapat peluang penghematan dari alokasi tersebut.
“Hingga akhir Agustus belanja bunga utang yang sudah direalisasikan Rp 394,2 triliun, di mana Rp 366,4 triliun diantaranya adalah dalam negeri, sementara luar negerinya hanya Rp 27,8 triliun, artinya belanja bunga yang kita realisasikan itu beredar di dalam negeri dan menjadi likuiditas dan sumber daya ekonomi untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam negeri,” tuturnya.
Di luar pembiayaan utang, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan investasi sebesar Rp62,6 triliun hingga 31 Agustus 2026. Dana tersebut disalurkan melalui sejumlah lembaga dan badan usaha, antara lain Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Elman, Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan BPD LH.
Pembiayaan investasi tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan menjaga kecukupan cadangan beras nasional. Perkembangan pembiayaan hingga akhir tahun selanjutnya akan menjadi bagian dari pengelolaan APBN dan strategi pemerintah menjaga stabilitas pasar surat utang. []
Redaksi01
