821.800 Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Jakarta Barat Paling Banyak
JAKARTA – Sebanyak 821.800 unit rumah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tercatat tidak layak huni, dengan Jakarta Barat menjadi wilayah yang memiliki jumlah terbanyak, yakni sekitar 258.000 unit. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar meninjau sejumlah calon penerima bantuan di Jakarta pada Minggu (11/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria berdasarkan kondisi bangunan dan kemampuan ekonomi.
Salah satu calon penerima ialah Andri, buruh harian lepas yang berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya di rumah seluas 15 meter persegi. Bangunan tersebut mengalami kerusakan, antara lain dinding retak serta tidak memiliki kolom dan balok pengikat beton atau ring balok.
Calon penerima lainnya, Aisah, tinggal di rumah seluas 33 meter persegi dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan yang diberikan anaknya. Rumah tersebut mengalami kerusakan pada pondasi, balok pengikat bawah atau sloof, rangka atap, dan dinding. Atap asbes yang rusak berat juga menyebabkan kebocoran saat hujan.
Maruarar menegaskan, kondisi rumah dan keadaan ekonomi penghuni menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerima bantuan. Ia menilai rumah yang ditinjau memenuhi kriteria program.
“Saya sudah melihat kondisi rumahnya, menurut saya ini tepat sasaran. Terima kasih kepada teman-teman TPM yang sudah menemukan penerima bantuan yang sesuai dan tepat sasaran,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, sebagaimana diberitakan Detik, Senin, (12/10/2026).
Amalia menjelaskan, kedua calon penerima yang dikunjungi masuk kelompok desil 1, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam pengelompokan sosial ekonomi. Penghasilan mereka juga berada di bawah upah minimum provinsi (UMP), sementara kondisi tempat tinggalnya dinilai sangat tidak layak.
“Dua penerima bantuan ini sudah sesuai karena berada di desil 1 dan penghasilannya di bawah UMP. Mereka sangat layak mendapatkan bantuan karena kondisi rumahnya juga sangat tidak layak,” jelas Amalia.
Di Kelurahan Palmerah, tercatat 129 penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, jumlah penerima di Kecamatan Palmerah mencapai 415 orang. Pengerjaan rumah dijadwalkan dimulai pada 23 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 23 Desember 2026.
Besarnya kebutuhan perbaikan rumah juga terlihat di wilayah lain di Jakarta. Di Jakarta Utara, terdapat sekitar 174.100 unit rumah tidak layak huni. Dari jumlah itu, sekitar 55 persen atau 95.755 rumah masih menggunakan atap asbes.
Program BSPS di Jakarta pada 2026 memperoleh kuota 10.300 unit, meningkat dari sebelumnya 158 unit. Jakarta Utara mendapatkan alokasi 2.000 unit, sedangkan Kecamatan Penjaringan memperoleh kuota 958 unit.
Adapun di Jakarta Selatan, jumlah rumah tidak layak huni tercatat mencapai 141.538 unit. Kawasan yang memiliki banyak rumah dengan kondisi tersebut antara lain Manggarai, Bukit Duri, dan Mampang, dengan Kelurahan Bukit Duri di Kecamatan Tebet menjadi salah satu lokasi yang paling menonjol.
Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di ibu kota. Selain meningkatkan jumlah bantuan, ketepatan pendataan dan penentuan penerima menjadi faktor penting agar program bedah rumah benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan serta menghasilkan hunian yang lebih aman dan layak. []
Redaksi01
