DPRD Janji Kawal Aspirasi Petani Samarinda
SAMARINDA — Keberlangsungan pertanian di Kota Samarinda menjadi perhatian serius para pelaku sektor ini. Dalam sebuah audiensi yang digelar oleh Komisi II DPRD Samarinda pada Rabu (4/6), petani menyampaikan langsung tantangan yang mereka hadapi, mulai dari kurangnya regenerasi, terbatasnya pelatihan teknologi, hingga ancaman alih fungsi lahan yang kian nyata.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II tersebut menjadi ajang bagi para petani untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung kepada para legislator. Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, mengatakan bahwa pihaknya akan membawa aspirasi ini ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang.
“Terkait dengan bantuan, usulan-usulan petani akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD. Meski tidak ada kebutuhan yang dinyatakan sangat mendesak, tetap diperlukan penanganan secara komprehensif,” ujar Iswandi.
Kendala regenerasi petani menjadi salah satu sorotan penting. Minimnya ketertarikan generasi muda terhadap dunia pertanian dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan lokal dalam jangka panjang.
“Salah satu kebutuhan penting yang disorot adalah pelatihan untuk petani milenial. Mengingat jumlah petani saat ini didominasi oleh kelompok usia tua dan generasi muda kurang tertarik, maka perlu ada pelatihan berbasis teknologi seperti penggunaan drone dan peralatan modern lainnya,” jelasnya.
Iswandi juga menyampaikan bahwa sejumlah alat pertanian yang telah diberikan belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, mengingat keterbatasan kemampuan teknis petani dalam pengoperasiannya.
Selain itu, alih fungsi lahan menjadi tantangan serius. Luas lahan pertanian yang kini tersisa sekitar 1.425 hektare dikhawatirkan terus menyusut akibat pembangunan perumahan dan kegiatan pertambangan yang tidak terkendali.
“Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat terhadap perizinan dan Amdal proyek-proyek pembangunan agar tidak berdampak negatif pada lahan pertanian,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD berencana meningkatkan koordinasi antarkomisi untuk memperkuat pengawasan terhadap tata ruang kota dan perlindungan lahan produktif. Tak kalah penting, Iswandi menekankan perlunya pembaruan dan sinkronisasi data pertanian.
“Terakhir, perlu juga upaya sinkronisasi data karena saat ini belum tersedia data yang jelas. Karena itu, disarankan adanya pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini secara lebih teknis dan mendalam,” tutupnya.
Penulis: Slamet
