DPRD Dorong Solusi Energi untuk Program Gratispol

ADVERTORIAL – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menghadirkan layanan internet gratis ke seluruh desa melalui program “Gratispol” menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur dasar, terutama pasokan listrik. Program ambisius ini memang menjanjikan kemajuan digital, tetapi keterbatasan energi di sejumlah wilayah berpotensi menjadi penghambat utama.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti pentingnya kesiapan teknis sebelum program Wi-Fi gratis benar-benar dijalankan. Ia mengingatkan bahwa layanan internet, sebaik apa pun teknologinya, tetap bergantung pada keberadaan dan stabilitas pasokan listrik. “Program Wi-Fi gratis di setiap desa sangat penting. Mudah-mudahan skemanya sudah betul-betul dipersiapkan oleh pemerintah provinsi,” ujarnya, Senin, 26/06/2025. “Jangan sampai program yang artinya sudah disiapkan di tahun 2025 ini terkendala persoalan misalnya daya dukung tenaga listriknya.”

Sebanyak 841 desa menjadi sasaran program ini sejak diluncurkan oleh Gubernur Rudi Mas’ud pada April 2025. Namun, belum semua wilayah memiliki akses listrik dari PLN. Dalam kondisi ini, Agusriansyah menyebut pembangkit tenaga surya atau sistem hybrid sebagai alternatif yang perlu dikaji lebih lanjut untuk menjamin operasional layanan internet tersebut.

Sebagai Sekretaris Fraksi PKS, Agusriansyah juga mendorong sinergi lintas level pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten/kota, agar pemerataan akses digital benar-benar terwujud. Menurutnya, keberadaan internet yang stabil bukan hanya mendukung kegiatan pendidikan, tetapi juga mendorong pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital di pedesaan. “Mudah-mudahan wilayah-wilayah yang belum ada PLN-nya itu bisa dipikirkan tenaga listrik yang bisa mensupport program Wi-Fi gratis tersebut. Ini sangat kita harapkan karena ini juga merupakan bagian daripada program-program unggulan yang dimiliki oleh Pemprov Kalimantan Timur,” tambahnya.

Program Wi-Fi gratis ini merupakan satu dari enam layanan prioritas dalam skema “Gratispol”, yang juga mencakup pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, bantuan biaya rumah, dan pemberian seragam sekolah secara cuma-cuma.

Masyarakat desa sendiri menyambut program ini dengan penuh antusias, karena dapat menunjang kebutuhan pendidikan daring anak-anak mereka serta membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk merambah pasar digital. Namun harapan itu tak akan terwujud jika persoalan dasar seperti pasokan listrik tidak segera diselesaikan. “Program Wi-Fi gratis ini tidak sekadar soal koneksi, tapi tentang membuka akses ke dunia yang lebih luas bagi masyarakat desa. Tanpa listrik, koneksi itu tidak akan ada,” pungkas Agusriansyah.

Penulis: Selamet