DPRD Kaltim Serap Aspirasi, Pemprov Siap Tindaklanjuti

PARLEMENTARIA – Langkah strategis dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim melalui pertemuan kerja perdana yang digelar pada Senin, 26/05/2025 di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda. Rapat ini menandai awal dari upaya memperkuat komunikasi lintas lembaga sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan responsif.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan bahwa sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pilar utama dalam penyelesaian persoalan daerah secara menyeluruh. “Melalui rapat kerja ini diharapkan DPRD dan Pemprov Kaltim selalu bersinergi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Sehingga, apa yang menjadi persoalan di Provinsi Kaltim dapat ditangani secara bersama-sama,” ujarnya.

Sri Wahyuni juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang konsisten antar lembaga agar dinamika di masyarakat bisa direspons lebih cepat dan tepat. Komunikasi ini tidak hanya menyangkut pembahasan anggaran, melainkan juga mencakup tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang berkembang di tengah publik. “Intinya adalah bagaimana Pemprov Kaltim bersama DPRD selalu menjalin komunikasi yang baik, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

Selain mempererat koordinasi teknis, rapat ini turut menjadi saluran penyampaian aspirasi masyarakat yang diperoleh anggota DPRD selama masa reses. Berbagai catatan dan masukan dari konstituen menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan rakyat. “Persoalan-persoalan yang didapat teman-teman DPRD Kaltim pada saat reses atau di masyarakat itu juga bisa tersampaikan dengan kita. Dan kita juga menindaklanjutinya bersama-sama,” tambah Sri Wahyuni.

Rapat kerja ini pun menjadi simbol komitmen bersama kedua lembaga untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang kolaboratif dan akuntabel. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis sekaligus mengawal program prioritas agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. “Baik Pemprov maupun DPRD sepakat memperkuat peran masing-masing dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan daerah, sekaligus memastikan bahwa program prioritas pemerintah berjalan efektif,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet