IPM Rendah, Kubar dan Mahulu Butuh Perhatian

SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap ketimpangan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah terluar seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (05/05/2025).

Dalam forum strategis tersebut, Ekti Imanuel berharap visi dan misi Gubernur Kaltim dapat direalisasikan secara konkret, khususnya dalam hal pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit di daerah pelosok. “Harapan kami ada sinergi terkait dengan visi misi Gubernur dapat berjalan, terutama indikatornya pendidikan dan kesehatan dengan ada beberapa kegiatan pembangunan sekolah unggulan serta pembangunan rumah sakit di Kubar dan Mahulu,” kata Ekti Imanuel kepada awak media.

Legislator dari Partai Gerindra ini juga menyoroti rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah kabupaten di Kaltim. Ia menilai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul harus ditopang oleh pendidikan yang memadai dan akses terhadap layanan kesehatan yang merata.

“Sekarang terkait peningkatan sumber daya manusia tadi, harus pintar dan sehat. Jadi provinsi itu visi misi harus berjalan serta isu nasional juga disampaikan terkait dengan IPM di Kubar, Mahulu, dan Paser yang paling rendah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa disparitas pembangunan antarwilayah harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPJMD lima tahun ke depan. Kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tertinggal tidak boleh lagi diabaikan jika Kaltim ingin tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Terkait rencana keuangan daerah, Ekti Imanuel turut menanggapi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2025 yang direncanakan sebesar Rp18,9 triliun. Meski angka awal tampak lebih rendah dari tahun sebelumnya, ia tetap yakin anggaran tersebut akan meningkat pada akhir tahun, sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Rencana awal APBD Kaltim turun dan saya tidak pernah takut, karena betul pemikirannya seperti itu, tapi kalau sampai Desember pasti mencapai ke angka Rp20 triliun serta saya yakin akan seperti itu,” ujarnya penuh keyakinan. Optimisme itu, menurutnya, berangkat dari tren pengelolaan fiskal Kaltim yang selama ini mampu melampaui target. Ia juga menilai investasi di sektor energi dan pertambangan tetap menjadi pengungkit utama pendapatan daerah.

Ekti Imanuel berharap kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan DPRD dapat mengarahkan anggaran daerah secara efektif untuk mendanai program-program prioritas. Dengan sinergi tersebut, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di kawasan tertinggal diharapkan bisa segera terwujud dan mendongkrak IPM secara menyeluruh. []

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Tria Amukti