Sarkowi: Masalah SPMB Kukar Bukan Daya Tampung, Tapi Jarak

ADVERTORIAL – Permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai lebih kompleks dibanding sekadar soal daya tampung sekolah. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa hambatan utama justru terletak pada aspek geografis dan keterjangkauan lokasi sekolah dari permukiman warga.

“Sebenarnya di Kukar itu, khususnya di daerah desa, kalau dikatakan tidak ada daya tampung, ada juga. Tapi masalahnya lokasi sekolah jauh dari permukiman murid, ini yang membuat akses mereka sulit bersekolah,” ujar Sarkowi saat ditemui awak media di Samarinda, Kamis (26/06/2025).

Menurutnya, banyak orang tua tetap memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena dianggap lebih terjangkau dari sisi biaya dan relatif lebih lengkap dari sisi fasilitas. Namun, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi kendala tersendiri.

“Hanya sekolah swasta yang unggulan memiliki sarana dan prasarana dengan kualitas lebih baik sama seperti sekolah negeri, tapi tentu sebanding dengan biaya yang dibutuhkan. Ini menjadi dilema, karena semua ingin masuk negeri,” kata politisi asal Kukar tersebut.

Sarkowi menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim sebenarnya sudah mulai merespons persoalan ini dengan membangun unit sekolah baru, salah satunya di kawasan Loa Tebu, yang cukup jauh dari pusat kota Tenggarong. Namun, proses pembangunan tidak selalu berjalan mulus karena terkendala ketersediaan lahan.

“Persoalannya, kalau mau membangun sekolah lahan harus jelas dulu. Dan kalau lahan milik kabupaten atau ada hibah dari tokoh masyarakat itu memudahkan. Tapi kalau harus pengadaan lahan itu makan waktu lama dan berat,” terang Sarkowi.

Melihat tantangan tersebut, ia mengusulkan agar Pemprov Kaltim mempertimbangkan skema Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka sebagai solusi untuk menjangkau siswa di daerah-daerah terpencil. “Kalau memungkinkan dan ada dasar regulasinya, SMA Terbuka akan kami lakukan. Karena anak-anak kita butuh semangat untuk sekolah. Jarak sekolah yang jauh bikin biaya transportasi melebihi kebutuhan hidup mereka,” tuturnya.

Lebih jauh, Sarkowi menyoroti keberadaan sekolah swasta yang juga berperan penting dalam mendukung sistem pendidikan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa menafikan eksistensi sekolah-sekolah swasta sebagai alternatif bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

“Pemerintah tidak bisa menafikan sekolah swasta. Jadi kalau semua ingin masuk sekolah negeri, bagaimana nasib sekolah swasta? Dan ini harus menjadi pertimbangan dalam merancang sistem penerimaan dan pemerataan pendidikan,” tutupnya. []

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Enggal Triya Amukti