DPRD Soroti Ketimpangan Pendidikan di Samarinda

ADVERTORIAL— Ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan antara pusat kota dan wilayah pinggiran kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Anhar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya alokasi anggaran yang diberikan untuk Kecamatan Palaran dalam rencana pembangunan sekolah tahun anggaran 2025.

“Untuk tahun 2025, total anggaran fisik pendidikan itu sekitar Rp317 miliar. Tapi, Palaran cuma kebagian sekitar Rp10 miliar saja untuk pembangunan sekolah. Itu pun hanya satu SD dan satu SMP. Ini fakta yang perlu kita buka,” tegas Anhar dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, mayoritas dana tersebut memang terserap untuk pembangunan sekolah di pusat kota. Beberapa sekolah bahkan mendapatkan alokasi hingga puluhan miliar rupiah. Hal ini menurut Anhar tidak sejalan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan.

“Lihat SMP 16, dibangun dengan anggaran puluhan miliar. Sementara sekolah-sekolah di pinggiran, seperti SMP 50, kondisinya memprihatinkan. Gedung-gedungnya tidak berstandar, fasilitas minim, dan kualitasnya jauh dari kata layak,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketimpangan infrastruktur sekolah berdampak langsung pada ketimpangan akses dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ketidakmerataan kualitas sekolah menyebabkan banyak orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah favorit.

“Kalau kualitas sekolahnya merata, orang tua tidak perlu repot-repot cari jalur belakang. Sekolah di dekat rumah saja, kalau kualitasnya bagus, pasti orang tua senang. Tapi sekarang, pilihan itu terbatas. Itu yang memicu keresahan tiap tahun,” jelasnya.

Anhar menolak anggapan bahwa masalah SPMB hanya persoalan teknis semata. Menurutnya, akar masalahnya justru terletak pada ketidakadilan pembangunan.

“Kalau orang tua menyuap atau mencari celah supaya anaknya bisa masuk sekolah bagus, itu bukan niat jahat. Itu bentuk dari ketidakberdayaan. Justru kita sebagai pemerintah yang harus introspeksi, kenapa fasilitas tidak bisa kita siapkan secara merata?” pungkas politisi tersebut. []

Penulis: Diyan Febrina Citra Penyunting: Enggal Triya Amukti