DPRD Samarinda Dorong Pemkot Adaptif Hadapi Mitra PLTSA
ADVERTORIAL — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kota Samarinda terus berproses. Meski masuk dalam agenda prioritas, proyek ini masih berada pada tahap pematangan konsep dan pemilihan skema kerja sama yang tepat. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa Pemerintah Kota belum mengambil keputusan final terkait pola kemitraan dengan pihak ketiga.
“Kemarin itu kita kan ada pemaparan dari pihak ketiga, itu nanti kita mau lihat skemanya dulu,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (30/7/2025).
Menurut Deni, beberapa opsi kemitraan sedang dikaji, di antaranya sistem Build Operate Transfer (BOT), investasi langsung, maupun bentuk kerja sama lainnya. Semua alternatif itu dievaluasi untuk menemukan pola yang realistis, efisien, dan saling menguntungkan. “Artinya apakah nanti sistemnya BOT, atau investasi, ataukah sistem kerja sama,” katanya.
Ia menegaskan, pemilihan skema tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan teknis dan kelengkapan persyaratan administratif sebelum menetapkan pilihan. Hal ini penting agar pelaksanaan proyek PLTSA dapat berjalan maksimal dan sesuai ketentuan hukum. “Nah ini nanti kita melihat situasional saja,” ucapnya.
Deni mengungkapkan, fokus pemerintah saat ini adalah melengkapi persyaratan dasar proyek. Setelah semua terpenuhi, penentuan skema kerja sama akan menjadi langkah strategis yang bisa segera diputuskan. “Artinya nanti kembali lagi kepada, eh, kita melengkapi dulu lah,” ujarnya.
Ia optimistis, jika persyaratan telah lengkap, realisasi PLTSA tinggal menyesuaikan pada skema yang dipilih. “Artinya persyaratan kita itu tadi kan, kalau memang kita sudah bisa untuk melakukan PLTSA tadi itu, mungkin nanti tinggal skemanya saja yang Pemerintah Kota lakukan,” tuturnya.
Deni juga menilai bahwa di Indonesia banyak pihak swasta yang sudah berpengalaman menggarap proyek serupa. Keberadaan mitra potensial ini menjadi peluang besar bagi Samarinda, asalkan pemerintah daerah mampu bersikap adaptif terhadap pola kerja yang sudah terbukti berhasil di daerah lain. “Sebetulnya banyak kok pihak-pihak ketiga itu yang sudah pengalaman untuk melaksanakan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan PLTSA di Samarinda akan sangat bergantung pada keterbukaan pemerintah daerah dalam mengakomodasi metode kerja sama yang biasa diterapkan oleh pihak ketiga. “Tinggal bagaimana Pemerintah Kota adaptif saja ya mengakomodir apa yang biasa mereka laksanakan,” pungkasnya. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
