DPRD Surabaya Soroti Rencana Beasiswa PAUD-TK

SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan bantuan pendidikan kepada ribuan anak usia dini mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Program tersebut berupa pemberian beasiswa sebesar Rp50 ribu per bulan bagi sekitar 8.000 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menilai rencana tersebut pada prinsipnya merupakan langkah positif, khususnya jika benar-benar ditujukan untuk membantu keluarga miskin agar anak-anak mereka tetap memperoleh akses pendidikan sejak usia dini. Namun, ia menekankan bahwa sejumlah aspek penting harus dipastikan terlebih dahulu sebelum program tersebut dijalankan.

Bahtiyar mengaku baru mengetahui rencana tersebut, namun ia tidak menolak gagasan pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, pendidikan pada usia dini memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan anak.

“Kalau memang ini untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa sekolah PAUD atau TK, saya tentu sependapat. Pendidikan usia dini itu penting,” kata Bahtiyar, dalam keterangan tertulis, Jumat (06/03/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah kota memastikan terlebih dahulu kesiapan dari sisi anggaran. Menurutnya, kepastian mengenai alokasi dana harus menjadi dasar utama sebelum program tersebut dilaksanakan.

Bahtiyar mempertanyakan apakah rencana pemberian beasiswa bagi siswa PAUD dan TK tersebut telah masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Tanpa kepastian anggaran yang jelas, pelaksanaan program berpotensi menghadapi kendala di kemudian hari.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perumusan mekanisme penyaluran bantuan secara rinci. Pemerintah kota, menurutnya, harus menentukan sejak awal bagaimana cara bantuan tersebut diberikan kepada para penerima.

“Harus jelas teknisnya seperti apa. Apakah lewat sekolahnya, langsung ke rekening orang tua, atau bentuknya barang,” tegas Bahtiyar.

“Ini perlu difinalisasi supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” sambungnya.

Tidak hanya soal teknis penyaluran, Bahtiyar juga menekankan pentingnya proses verifikasi data calon penerima bantuan. Ia menyarankan agar Dinas Pendidikan Surabaya bekerja sama dengan Dinas Sosial yang selama ini telah memiliki basis data warga miskin dan pra miskin.

Dengan memanfaatkan sistem data yang telah tersedia, proses verifikasi dinilai dapat dilakukan lebih mudah dan akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem data kependudukan.

“Entry NIK saja nanti akan terlihat apakah masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan agar tidak ribet dan tetap tepat sasaran,” jelas Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya tersebut.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan serta evaluasi secara berkala apabila program beasiswa tersebut benar-benar dijalankan. Pengawasan diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan anak.

Bahtiyar menilai potensi penyalahgunaan bantuan harus diantisipasi sejak awal, terutama jika bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga penerima.

“Kalau bentuknya uang tunai, harus ada evaluasi. Jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan sekolah. Itu yang perlu dijaga,” ujar Bahtiyar.

Lebih lanjut, DPRD Surabaya berkomitmen untuk ikut memantau pelaksanaan program tersebut apabila telah resmi berjalan. Pengawasan dari legislatif dianggap penting untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus mencegah potensi penyimpangan,” kata Bahtiyar.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan menyampaikan rencana pemberian beasiswa bagi sekitar 8.000 siswa PAUD dan TK yang berasal dari keluarga miskin dan pra miskin. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini.

Saat ini, Dinas Pendidikan Surabaya masih melakukan proses konsolidasi serta verifikasi data penerima bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Pemerintah kota menargetkan seluruh proses administrasi serta validasi data dapat diselesaikan sehingga program bantuan pendidikan tersebut dapat segera direalisasikan. []

Siti Sholehah.