Eddy Soeparno Ingatkan Risiko Kenaikan Harga Minyak

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyoroti lonjakan harga minyak dunia yang terjadi setelah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah. Dalam kurun waktu sekitar sepekan setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, harga minyak mentah dunia tercatat melonjak tajam hingga menembus lebih dari 30 persen dan mencapai kisaran 107 dolar Amerika Serikat per barel.

Kenaikan harga energi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Eddy menilai lonjakan harga minyak yang terjadi secara cepat dan signifikan dapat mempersulit perencanaan fiskal pemerintah dalam jangka waktu yang belum dapat dipastikan.

Eddy mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan diskusi dengan sejumlah pihak yang memiliki latar belakang di sektor keuangan dan perdagangan komoditas untuk memproyeksikan perkembangan harga minyak dunia dalam beberapa bulan ke depan.

“Saya membahas proyeksi harga migas dalam jangka pendek dengan teman-teman eks perbankan yang diantaranya bergerak di bidang perdagangan komoditas. Pembahasan terkait prospek kenaikan harga migas jika perang berlangsung untuk 3-12 bulan mendatang, termasuk negara-negara yang diuntungkan dan paling dirugikan akibat kondisi ini,” ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (09/03/2026).

Diskusi tersebut dilakukan setelah Eddy menggelar pertemuan secara daring melalui konferensi video dengan sejumlah pengamat energi dan minyak dari Singapura serta Tokyo pada hari yang sama.

Menurut Eddy, sejumlah negara besar di Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Ketergantungan tersebut membuat negara-negara tersebut kemungkinan akan mencari sumber pasokan alternatif di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Ia menyebut negara-negara seperti Nigeria, Angola, dan Brasil berpotensi menjadi sumber pasokan alternatif bagi berbagai negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia.

“Artinya, kita berpeluang ‘berebut’ supply minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas,” ungkapnya.

Eddy menjelaskan bahwa kondisi tersebut akan memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Saat ini, kebutuhan minyak nasional diperkirakan mencapai sekitar satu juta barel per hari.

Dalam situasi ketika harga minyak mentah dunia meningkat secara signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, beban impor energi bagi Indonesia diperkirakan akan semakin besar.

Ia juga menyinggung asumsi dasar harga minyak dalam kerangka makro APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Dengan kondisi harga minyak dunia yang kini melampaui 100 dolar AS per barel, potensi pelebaran defisit anggaran menjadi salah satu risiko yang harus diantisipasi.

“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah USD 70, dan defisit terhadap PDB di angka 2.68 persen, maka dengan kenaikan harga migas di atas USD 100 per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3.6 persen, sebagaimana diungkapkan pejabat di Kementerian Keuangan,” kata Eddy.

Data impor energi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah serta 37,8 juta ton produk petroleum. Total nilai impor tersebut mencapai sekitar 32,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 551 triliun.

Dengan asumsi volume impor tetap sama, Eddy menilai kebutuhan devisa untuk membeli energi dari luar negeri berpotensi meningkat karena harga minyak yang lebih mahal serta tekanan nilai tukar rupiah.

Selain faktor harga, Eddy juga menyoroti potensi gangguan pasokan energi global. Ia mengingatkan bahwa stabilitas pasokan energi menjadi faktor penting di tengah kemungkinan terganggunya jalur distribusi minyak dunia.

“Kita perlu mewaspadai kondisi disruptif di pasar energi tidak dari kenaikan harga migas saja, namun ketersediaan pasokan. Security of supply menjadi sangat penting karena defisit neraca migas global akibat penutupan Selat Hormuz akan membuat sejumlah negara pontang-panting mencari substitusinya. Banyak diantara negara tersebut bersedia membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran,” ungkapnya.

Meski demikian, Eddy meyakini pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi potensi krisis pasokan energi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas sumber impor minyak dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

“Yang betul-betul perlu kita perhatikan adalah: sejauh mana ketahanan fiskal dari negara-negara pengimpor migas dalam memenuhi kebutuhan migasnya, ketika harga semakin melambung untuk waktu yang cukup panjang?” pungkasnya. []

Siti Sholehah.