BBM Aman, Pemerintah Siapkan WFH untuk Tekan Konsumsi Energi
JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap aman di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah, sembari menyiapkan kebijakan efisiensi energi melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan WFH yang tengah dirumuskan bukan disebabkan gangguan distribusi energi, melainkan langkah antisipatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar.
“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Sabtu (21/03/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Sabtu, (21/03/2026).
Menurutnya, pemerintah ingin memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak global untuk melakukan pembenahan pola kerja yang lebih hemat energi. Kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan dan akan segera difinalkan sebelum diumumkan kepada publik.
“Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, penerapan WFH tidak akan berlaku untuk seluruh sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut guna menjaga kelancaran layanan kepada masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan ini disiapkan sebagai respons terhadap tekanan harga energi global yang meningkat akibat konflik geopolitik.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah (pemda).
“Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan kebijakan WFH ini mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap pekan. Langkah ini diharapkan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. []
Penulis:
Rahel Narda Chaterine | Penyunting: Redaksi01
