Bulog Didorong Tambah Stok, Harga Minyak Goreng Jadi Sorotan
SURABAYA – Desakan penguatan peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai penyangga harga pangan mencuat setelah stok minyak goreng di Jawa Timur (Jatim) dinilai belum memadai untuk mengantisipasi gejolak pasar, sehingga memicu usulan pembentukan layanan pengaduan masyarakat berbasis hotline.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Haryo Soekartono, menilai keterbatasan cadangan pangan strategis berpotensi melemahkan fungsi stabilisasi harga jika terjadi gangguan distribusi maupun lonjakan permintaan.
“Jika terjadi gejolak harga atau indikasi kartel dari sisi distribusi, kualitas, maupun pasokan, maka Bulog harus mampu hadir untuk menstabilkan,” tegas Bambang saat meninjau Distribution Center (DC) Perum Bulog di kawasan Pergudangan Rungkut, Surabaya, Jatim, sebagaimana dilansir Sumber Berita, Selasa (06/05/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Bambang mengungkapkan bahwa stok minyak goreng yang dikuasai Bulog di wilayah Jatim saat ini sekitar 500 ribu liter, atau baru mencapai 10 persen dari kebutuhan konsumsi tahunan yang diperkirakan mencapai 4,5 juta liter. Ia menilai, untuk menjalankan fungsi sebagai stabilisator harga secara optimal, Bulog setidaknya harus menguasai cadangan sebesar 20 persen dari total kebutuhan pasar.
Selain soal stok, Bambang juga menyoroti pentingnya pengawasan harga di tingkat distribusi. Ia menyebutkan bahwa harga Minyak Kita di wilayah Krian, Kabupaten Sidoarjo (Sidoarjo), sempat mengalami kenaikan sebelum akhirnya kembali stabil setelah dilakukan intervensi cepat hingga mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.700 per liter.
Untuk mempercepat respons terhadap dinamika pasar, ia mendorong sinergi antara Bulog dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan melalui penyediaan layanan hotline pengaduan masyarakat.
“Kami mendorong Bulog dan Satgas Pangan untuk menyediakan layanan hotline bagi masyarakat, sehingga setiap ada kelangkaan atau lonjakan harga bisa segera dilaporkan dan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bambang juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas Bulog melalui pembangunan fasilitas riset dan standarisasi terhadap 11 komoditas strategis. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar Bulog tidak hanya berperan sebagai distributor, tetapi juga sebagai penjamin mutu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jatim, Sugeng Hardono, memastikan pihaknya terus menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui tiga pilar utama, yakni ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan harga.
Ia menambahkan, fasilitas gudang modern di Rungkut yang menjadi lokasi peninjauan merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi distribusi sekaligus mendekatkan akses pangan kepada masyarakat.
“Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat serta indikator stabilitas harga di Jawa Timur,” pungkasnya. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
