Pansus BUMD Jatim Dibiayai APBD, Hasilnya Masih Ditunggu
SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) belum dapat mempublikasikan peta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara rinci karena masih menunggu hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang tengah melakukan evaluasi menyeluruh sejak akhir 2025.
Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menyampaikan bahwa hingga kini laporan resmi dari Pansus terkait kondisi keuangan BUMD, baik yang mencatatkan laba maupun kerugian, belum diserahkan kepada pimpinan dewan.
“Belum, kita masih belum mendapat laporan dari Pansus. Kira-kira mana BUMD yang laba, mana yang rugi, secara detail belum bisa kami sampaikan karena Pansus masih bekerja,” ujar Musyafak, sebagaimana dilansir Potretkota, Selasa, (31/03/2026).
Ia menjelaskan, Pansus DPRD Jatim saat ini fokus melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah, termasuk menelusuri kesesuaian antara program kerja dengan realisasi di lapangan.
“Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dilakukan sesuai kondisi di lapangan, itu menjadi bagian dari tugas Pansus,” tambahnya.
Proses evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMD, terutama di sektor sumber daya manusia (SDM), manajemen, serta kinerja keuangan yang selama ini menjadi sorotan. Pansus dibentuk sejak November 2025 dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai miliaran rupiah.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat internal, konsumsi, hingga kunjungan kerja dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi lapangan.
Di tengah proses tersebut, sejumlah anggota DPRD Jatim memilih tidak memberikan tanggapan terkait isu BUMD yang disebut bermasalah. Sikap ini menunjukkan bahwa pembahasan masih difokuskan pada kerja internal Pansus sebelum disampaikan secara terbuka ke publik.
Hasil akhir kerja Pansus diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis DPRD Jatim dalam mendorong peningkatan kinerja BUMD, sekaligus memastikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih optimal ke depan. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
