Kawal Program 2026, Komisi III DPRD Kota Probolinggo Raker Bersama Dua OPD
Rapat Kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo bersama Dinas PUPR-PKP dan Dinas Perizinan, Rabu (1/4/2026) di Ruang Komisi III. (Foto: Rachmat Effendi)
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Komisi III DPRD Kota Probolinggo menyatakan tekadnya siap mengawal pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 agar berjalan sesuai perencanaan. DPRD menggelar rapat kerja secara komprehensif bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra yakni Dinas PUPR-PKP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, kegiatan berlangsung pada Rabu, (1/4/2026) di Ruang Komisi III.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan menegaskan, akan mencermati hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya agar tidak terulang keterlambatan maupun kendala administratif di tahun 2026. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar pembangunan di Kota Probolinggo berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan akan kami lakukan sejak awal agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ucap Muchlas Kurniawan yang juga Politisi Golkar dihadapan Kadis PUPR-PKP Setiorini Sayekti dan Diah Sajekti Widowati Sigit Kadis DPMPTSP Kota Probolinggo, Rabu (1/4/2026).
Ia menambahkan Komisi III DPRD akan melakukan rapat kerja intensif dengan OPD. Ini bagian dari fungsi pengawasan agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai aturan.
Sementara itu Kadis PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti menjelaskan bahwa setiap proyek diawali dengan Feasibility Study (FS), dilanjutkan tahap perencanaan, baru kemudian pelaksanaan fisik. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting, terutama di lokasi padat aktivitas sosial dan ekonomi.
“Tidak bisa langsung kerja fisik. FS, perencanaan, sosialisasi, baru pelaksanaan. Itu tahapan yang harus dilalui,” ujarnya.
Dengan perencanaan matang, tahapan teknis yang terstruktur, serta kepatuhan pada regulasi pengadaan, proyek-proyek infrastruktur 2026 diharapkan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan akuntabel.
Di hadapan DPRD, Setiorini memastikan bahwa PUPR tidak sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun tata kelola yang lebih tertib.
Dalam Raker yang berlangsung khidmat dihadiri para anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan (Ketua Komisi), Nunung Moh Toha (Wakil Ketua), Heri Purnan (Sekeretaris), Eko Purwanto (Anggota), Saiful Iman (Anggota), Dasno (Anggota), dan Robit Riyanti. (Anggota), serta Dinas PUPR-PKP bersama Dinas PMPTSP Kota Probolinggo.(rac)
