Komisi I DPRD Kota Probolinggo Isah Junaidah Ingatkan OPD Bekerja Maksimal Untuk Rakyat
Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Kerja terhadap LKPJ Walikota, Kamis (2/4/2026). (Foto : Istimewa)
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat kerja guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota terkait pelaksanaan APBD 2025. Raker berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja, Kamis (2/4/2026).
Raker dihadiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah mengingatkan OPD terkait pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Ia berharap penggunaan anggaran semata-mata untuk kepentingan masyarakat, dan bermanfaat seluas-luasnya untuk rakyat, serta bekerja untuk rakyat.
Perempuan dari kader PDIP ini berharap pembahasan LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan anggaran di masa mendatang agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Rachmadeta Antariksa, Kadis Pendukcapil Kota Probolinggo, Dispendukcapil pada tahun anggaran 2025 mengelola sebesar Rp6,4 miliar, sementara realisasi anggaran mencapai sekitar 87 persen atau senilai Rp5,6 miliar.
“Masih terdapat Silpa sebesar Rp829 juta, penyebabnya ada pos belanja pegawai,”ungkap Rachmadeta Antariksa.
Lebih jauh Rachmadeta Antariksa mengungkapkan, realisasi belanja pegawai sekitar 85 persen, hal ini terjadi dikarenakan ada sejumlah ASN yang telah memasuki masa pensiun, sementara penggantinya belum tersedia.
“Akibatnya, anggaran gaji dan tunjangan tidak terserap sepenuhnya. Saat ini Dispendukcapil didukung oleh 54 pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat capaian realisasi anggaran yang sedikit lebih tinggi, yakni sekitar 89 persen dari total pagu Rp7,1 miliar atau setara Rp6,3 miliar.
Namun demikian, sisa anggaran masih terjadi, khususnya pada belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp663 juta. Saat ini, dinas tersebut memiliki 41 pegawai..(rac)
