Target 350 Ribu Rumah Subsidi 2026, Pemerintah Tekankan Peran Pengembang
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan percepatan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi pada 2026 dengan mendorong peran aktif pengembang dalam mengatasi berbagai kendala lapangan, mulai dari perizinan hingga kenaikan harga material.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, keberhasilan program perumahan nasional sangat bergantung pada kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin (20/04/2026).
Dalam forum tersebut, Maruarar meminta pengembang tidak bersikap pasif, melainkan aktif memahami regulasi sekaligus menyampaikan hambatan yang dihadapi di lapangan.
“Sangat penting sebagai pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan dan hal lainnya. Tinggal kita mau pasif atau aktif,” ujar Maruarar sebagaimana diberitakan Tvrinews, Selasa, (21/04/2026).
Rapat koordinasi itu melibatkan sejumlah pihak lintas sektor, antara lain Bank Tabungan Negara (BTN) serta Badan Standardisasi Nasional (BSN), bersama para pengembang dari berbagai daerah. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, seperti persoalan perizinan, pengelolaan Lahan Baku Sawah (LBS), hingga lonjakan harga material bangunan.
Maruarar menilai, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha tidak boleh menjadi penghambat sinergi dalam pembangunan perumahan nasional.
“Pengusaha berjuang untuk kepentingan usahanya, sementara saya berjuang demi kepentingan rakyat. Namun tidak apa-apa, kita harus terbuka dan memastikan koordinasi berjalan dengan baik,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperluas cakupan kebijakan perumahan agar lebih inklusif. Program rumah subsidi kini tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga kelompok dengan penghasilan tidak tetap.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target pembangunan pun ditingkatkan secara signifikan guna menjawab kebutuhan hunian nasional.
Pelaku usaha menyambut positif langkah tersebut. Salah satu pengembang, Angga Budi Kusuma, menyatakan optimisme bahwa target pembangunan dapat tercapai meski tantangan di lapangan masih cukup kompleks.
Melalui sinergi antara pemerintah, pengembang, sektor perbankan, dan lembaga terkait, percepatan pembangunan perumahan nasional diharapkan mampu meningkatkan akses hunian layak sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
